Aditya Moha Heran Dituntut Enam Tahun Bui
Terdakwa kasus suap hakim Aditya Moha - ANT/Muhammad Adimaja.
Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut politikus Partai Golkar Aditya Anugrah Moha dengan pidana penjara selama enam tahun. Aditya dinilai bersalah karena menyuap eks Kepala Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sudiwardono. 

Dalam nota pembelaannya, Aditya mengaku heran dengan tuntutan JPU. Pasalnya, dia mengklaim kooperatif selama proses penyidikan hingga persidangan. 

"Saya heran dan tertunduk mendengar tuntutan pidana enam tahun. Sungguh sangat berat buat saya. Saya merasa sudah maksimal membantu KPK dalam mengungkap perkara ini," kata Aditya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu 23 Mei 2018. 


Saat ditangkap tangan oleh KPK, dia langsung mengakui kesalahan dan meminta maaf di depan awak media. Ia menilai seharusnya jaksa mempertimbangkan sikap kooperatifnya yang konsisten dalam menyusun surat tuntutan. 

(Baca juga: Sudiwardono Minta 'Perhatian' Aditya Moha)

Dia mengaku saat ini tengah mengajukan status justice collaborator (JC) kepada KPK. Ia juga mengklaim hingga kini dukungan dari elemen masyarakat banyak mengalir kepada dirinya.

"Sampai hari ini masyarakat banyak menyampaikan dukungan moril dan apresiasi. Banyak kiriman surat opini di medsos bahkan aksi simpatik di berbagai elemen masyarakat karena saya murni melakukan ini demi nama baik ibu saya," pungkas dia. 

Aditya Anugrah Moha dituntut enam tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp200 juta dengan subsider dua bulan kurungan dalam kasus suap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono.

Aditya Moha menyuap Sudiwardono sejumlah SGD120 ribu. Hal itu dilakukan agar Sudiwardono memengaruhi putusan banding ibunya, Marlina Moha, yang merupakan bupati Bolaang Mongondow.

Marlina Moha divonis bersalah dalam kasus korupsi TPAPD Bolaang dan dihukum lima tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Manado. Majelis hakim saat itu langsung memerintahkan Marlina ditahan.

Aditya dinilai terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(Baca juga: Aditya Mengaku Ditawari Bantuan oleh Lexsy Mamonto)





(REN)