Ilustrasi aksi cepat tanggap. Medcom
Ilustrasi aksi cepat tanggap. Medcom

Aset dan 843 Rekening Milik 4 Tersangka ACT Ditelusuri

Siti Yona Hukmana • 02 Agustus 2022 14:35
Jakarta: Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penggelapan dana yang dilakukan empat petinggi yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Penyidik tengah melacak aset dan menelusuri ratusan rekening yang terkait dengan para tersangka.
 
"Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penyidik adalah sebagai berikut, yang pertama melakukan asset tracing (pelacakan aset) terhadap harta kekayaan baik yayasan maupun para tersangka dan pihak yang terafiliasi," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah di Mabes Polri Jakarta Selatan, Selasa, 2 Agustus 2022.
 
Kemudian, menelusuri 843 rekening berbekal informasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ratusan rekening itu terkait dengan empat tersangka.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Yakni A, IK, HH, dan NIA, yayasan ACT dan afiliasinya serta pihak lainnya," ungkap Nurul.
 
Nurul mengatakan 843 rekening itu telah diblokir. Sesuai kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
 
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan empat petinggi ACT sebagai tersangka usai gelar perkara pada Senin sore, 25 Juli 2022. Keempatnya ialah Ahyudin (A) selaku mantan Presiden ACT dan Ibnu Khajar (IK) selaku Presiden ACT saat ini. Kemudian, Hariyana Hermain (HH) selaku Senior Vice President & Anggota Dewan Presidium ACT dan Novariadi Imam Akbari (NIA) selaku Sekretaris ACT periode 2009-2019 yang saat ini sebagai Ketua Dewan Pembina ACT.
 
Mereka dijerat pasal berlapis. Yakni tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan atau tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP, Pasal 45 a ayat 1 jo Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
 
Lalu, Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 jo Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagai mana diubah dalam UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kemudian, Pasal 3, 4, 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Terakhir, Pasal 55 KUHP jo Pasal 56 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.
 

Baca: Menko PMK: Pejabat ACT Colong Donasi Bantuan Bencana Alam


Keempat tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri, Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Keputusan ditahan dilakukan usai gelar perkara pada Jumat malam, 29 Juli 2022. Mereka ditahan karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif