Ilustrasi Gedung LPSK. Dok. Medcom.
Ilustrasi Gedung LPSK. Dok. Medcom.

LPSK Segera Putuskan Pengajuan JC AKBP Doddy Prawiranegara

Rahmatul Fajri • 03 Desember 2022 17:42
Jakartaa: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan memutuskan pengajuan justice collaborator (JC) yang dilayangkan eks Kapolres Bukitinggi, AKBP Doddy Prawiranegara, terkait kasus narkoba yang turut melibatkan Irjen Teddy Minahasa. Keputusan diterima atau tidaknya JC tersebut akan ditentukan dalam sidang pimpinan.
 
"Belum (diterima). Hari Senin baru maju sidang ke pimpinan," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo, saat dihubungi, Sabtu, 3 Desember 2022.
 
Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan pihaknya masih mempelajari semua berkas permohonan yang diajukan AKBP Doddy. Setelah itu, pihaknya akan memutuskan apakah menerima atau menolak permohonan AKBP Doddy pada Senin, 5 Desember 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Senin besok akan diputuskan oleh pimpinan LPSK untuk ditolak atau diterima permohonan perlindungan sebagai JC-nya," terang Edwin.
 

Baca Juga: Irjen Teddy Minahasa Cabut BAP, Polisi: Perbuatan Pidana Tidak Gugur


AKBP Doddy dan Irjen Teddy dijerat atas keterlibatan dalam pengedaran narkoba jenis sabu ke Jakarta. Koordinator tim penasihat hukum AKBP Dody, Adriel Viari Purba, mengatakan permohonan perlindungan dan JC bagi kliennya sangat penting mengingat Irjen Teddy Minahasa masih berstatus sebagai jenderal aktif dan memiliki jaringan yang luas.
 
Dia menyebut kliennya akan kesulitan mengungkap kebenaran perkara apabila tidak dijadikan sebagai JC dan mendapatkan perlindungan dari LPSK.
 
“Seperti kasus sebelum ini, ada kesulitan menyelesaikan kasus yang melibatkan pimpinan dan bawahan. Soalnya seperti kata Pak Menko Polhukam (Mahfud MD) ada hambatan psiko-hirarki dan psiko-politis (sebagai jenderal aktif, Pak Teddy masih memiliki jejaring yang luas). Itu sebabnya, kami sungguh berharap kepada LPSK dan pejabat negeri ini untuk memberi perhatian lebih terhadap kasus ini,” tutur Adriel.
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, syarat untuk menjadi JC di antaranya bukan menjadi pelaku utama dalam perkara atau kejahatan tersebut. Kemudian, keterangan saksi pelaku atau JC dinilai penting untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
 
“Dan, JC itu bisa tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang sama,” ungkap Adriel.
 
Adriel mengeklaim kliennya bukan pelaku utama dalam perkara ini. Dia menyebut ada beberapa indikasi yang menggambarkan hal itu, antara lain perintah yang diterima kliennya dan setelah perkara masuk dalam proses penyidikan, ada upaya pihak-pihak tertentu menghalangi kliennya untuk membuat terang benderang perkara ini.
 
“Kami yakin AKBP Dody dkk memiliki keterangan yang bisa membongkar perkara ini secara terang benderang. Karena itulah kami mengajukan permohonan JC sekaligus perlindungan kepada LPSK. Kami berharap LPSK bisa mengabulkan permohonan dari klien kami ini agar pengungkapan kasus ini bisa dilakukan secara transparan,” ujar Adriel.
 
(AZF)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif