Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut masih banyak pejabat sulit menghindari benturan kepentingan. Akhirnya, korupsi menjadi susah dihindari.
"Hal ini muncul karena tidak ada upaya untuk mengelola benturan kepentingan dengan memasang rambu-rambu penegakkan etika sebagai pejabat daerah," kata Kasatgas Wilayah V pada Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Dian Patria melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Minggu, 13 November 2022.
Salah satu modus korupsi yang dipicu oleh benturan kepentingan biasanya ada di tahap perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Kontraktor yang ingin mengikuti tender banyak yang dicurangi karena kedekatan pejabat.
"Biasanya modus korupsi dalam pemberian izin dan penentuan pemenang tender akan memprioritaskan pelaku usaha atau kelompok yang terafiliasi langsung dengan para pejabat," ujar Dian.
KPK meminta para pejabat menghindari benturan kepentingan dalam bekerja. Lembaga Antikorupsi itu bakal keliling ke pemerintah daerah di Indonesia untuk mengingatkan para pejabat agar konsisten bekerja tanpa mengikuti kemauan pemilik kekuasaan.
Salah satu daerah yang sudah diingatkan KPK yakni Ambon. Lembaga Antikorupsi berharap tidak ada lagi benturan kepentingan di sana karena sudah diingatkan.
Dian juga mengatakan dampak benturan kepentingan bisa memperburuk nama baik daerah. Salah satunya yakni mengikis nilai monitoring center for prevention (MCP).
"Upaya perbaikan sistem pada delapan area strategis sebagaimana di dalam MCP pemerintahan daerah menjadi lambat karena adanya benturan kepentingan yang sangat kuat di dalamnya," ucap Dian.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menyebut masih banyak pejabat sulit menghindari benturan kepentingan. Akhirnya, korupsi menjadi susah dihindari.
"Hal ini muncul karena tidak ada upaya untuk mengelola benturan kepentingan dengan memasang rambu-rambu penegakkan etika sebagai pejabat daerah," kata Kasatgas Wilayah V pada Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Dian Patria melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Minggu, 13 November 2022.
Salah satu
modus korupsi yang dipicu oleh benturan kepentingan biasanya ada di tahap perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Kontraktor yang ingin mengikuti tender banyak yang dicurangi karena kedekatan pejabat.
"Biasanya modus korupsi dalam pemberian izin dan penentuan pemenang tender akan memprioritaskan pelaku usaha atau kelompok yang terafiliasi langsung dengan para pejabat," ujar Dian.
KPK meminta para pejabat menghindari benturan kepentingan dalam bekerja. Lembaga Antikorupsi itu bakal keliling ke pemerintah daerah di Indonesia untuk mengingatkan para
pejabat agar konsisten bekerja tanpa mengikuti kemauan pemilik kekuasaan.
Salah satu daerah yang sudah diingatkan KPK yakni Ambon. Lembaga Antikorupsi berharap tidak ada lagi benturan kepentingan di sana karena sudah diingatkan.
Dian juga mengatakan dampak benturan kepentingan bisa memperburuk nama baik daerah. Salah satunya yakni mengikis nilai monitoring center for prevention (MCP).
"Upaya perbaikan sistem pada delapan area strategis sebagaimana di dalam MCP pemerintahan daerah menjadi lambat karena adanya benturan kepentingan yang sangat kuat di dalamnya," ucap Dian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
