Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

Eks Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan Ditahan KPK

Fachri Audhia Hafiez • 19 Agustus 2022 20:17
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur (Jatim) periode 2017-2018, Budi Setiawan, sebagai tersangka. Ia merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pengalokasian anggaran bantuan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
 
"Ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Sehingga, KPK meningkatkan pada proses penyidikan dengan menetapkan tersangka," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Agustus 2022.
 
Budi ditahan selama 20 hari terhitung 19 Agustus 2022 sampai dengan 7 September 2022. Dia akan mendekam rumah tahanan (Rutan) KPK pada Kavling C1, Jakarta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan kasus yang menjerat mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Direktur PT Kediri Putra Tigor Prakasa. Keduanya sudah diadili.
 
Budi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Konstruksi perkara

Kasus ini bermula pada 2013 saat Syahri Mulyo menyambangi Bappeda untuk mendapatkan dukungan pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung diupayakan mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan (BK) dari Provinsi Jawa Timur untuk infrastruktur.
 
Kewenangan pemberian Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur adalah pada Gubernur Jawa Timur. Namun, pada pelaksanaannya, analisis kebutuhan penempatan Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur di delegasikan kepada Kepala Bappeda.
 
"Sehingga, Kepala Bappeda yang melakukan analisa kebutuhan masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur," ujar Karyoto.
 

Baca juga: Suap Ketok Palu APBD, KPK Tahan Eks Wakil Ketua DPRD Tulungagung


Pada 2015, terjadi pertemuan dengan beberapa pihak dan hasilnya Budi sepakat untuk memberikan Bantuan Keuangan Pemprov Jawa Timur kepada Kabupaten Tulungagung. Namun, kesepakatan ini didasari dengan pemberian fee berkisar tujuh hingga delapan persen dari total anggaran yang diberikan.
 
Kabupaten Tulungagung pun mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp79,1 miliar. Budi pun kecipratan Rp3,5 miliar.
 
Uang itu diserahkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung Sutrisno di ruangan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur. Tak sampai di sana, Budi pada 2017-2018 kembali menerima fee sebesar Rp6,75 miliar.
 
Pemberian tersebut dilakukan setelah Budi kembali memberi alokasi bantuan keuangan sebesar Rp30,4 miliar pada 2017 dan Rp29,2 miliar pada 2018.
 
(END)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif