Konferensi pers penahanan mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Konferensi pers penahanan mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Suap Ketok Palu APBD, KPK Tahan Eks Wakil Ketua DPRD Tulungagung

Fachri Audhia Hafiez • 19 Agustus 2022 19:13
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Imam Kambali (IK). Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ketok palu pengesahan APBD dan APBD-P Kabupaten Tulungagung.
 
"Tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka IK untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 7 September 2022 di rumah tahanan (rutan) KPK pada Kavling C1," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Agustus 2022.
 
Perkara ini juga menyeret mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Adib Makarim dan Agus Budiarto. Keduanya juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agus, Adib, dan Imam ditetapkan sebagai tersangka karena diduga meminta uang Rp1 miliar kepada mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo agar proses pengesahan RAPBD pada 2015 menjadi APBD segera disahkan. Duit itu dikenal dengan istilah uang ketok palu.
 
"Para tersangka diduga masing-masing menerima uang ketok palu sejumlah sekitar Rp230 juta," ujar Karyoto.
 

Baca juga: Kasus Mardani Maming, KPK Selisik Kepemilikan Lahan PT PAR


Penyerahan uang diduga dilakukan secara tunai. Kejahatan itu dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung yang berlangsung dari 2014 hingga 2018.
 
KPK juga menduga ada permintaan tambahan uang lain. Fulus itu sebagai jatah Badan Anggaran yang nilai nominalnya disesuaikan dengan jabatan dari para anggota DPRD.
 
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.
 
(END)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif