KPK Ultimatum Oknum Kampus Negeri Setop Menerima Mahasiswa Jalur Suap

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap modus suap masuk kampus negeri di Indonesia tidak terulang. Semua oknum di kampus negeri diminta berhenti. "Kami berharap bila ada praktik semacam ini di tempat lain dalam dunia pendidikan kita, hentikan praktik-praktik koruptif semacam ini," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin, 22 Agustus 2022. KPK meyakini penerimaan mahasiswa jalur 'orang dalam' melalui suap sudah lama terjadi di Indonesia. Kebiasaan itu ditegaskan bukan kebanggaan melainkan keprihatinan. KPK memastikan bakal mendalami kebiasaan kotor itu. Kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) diyakini sebagai kunci membongkar borok tersebut. "KPK akan dalami dan kembangkan nanti pada proses penyidikan," ujar Ali.   Rektor Unila Karoman ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa. Selain Karoman, KPK juga menetapkan Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Lampung, Heryandi; Ketua Senat Universitas Lampung, Muhammad Basri; dan pihak swasta, Andi Desfiandi sebagai tersangka. Andi selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi. Sedangkan, Karomani, Heryandi, dan Basri selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.