Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra. Foto: Medcom/Candra
Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra. Foto: Medcom/Candra

Permasalahkan OTT KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Ajukan Praperadilan

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi praperadilan Bupati Kuansing Andi Putra OTT Bupati Kuansing
Candra Yuri Nuralam • 22 November 2021 15:13
Jakarta: Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Andi memprotes operasi tangkap tangan (OTT) dan penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
"Benar, salah satu pihak terkait perkara ini mengajukan gugatan praperadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Senin, 22 November 2021.
 
Ali menegaskan KPK tidak salah dalam menangkap dan menetapkan Andi sebagai tersangka. Semua yang dilakukan KPK diyakini sudah sesuai aturan yang berlaku.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"KPK tentu siap menghadapinya," ujar Ali.
 
KPK telah mengantongi bukti yang kuat untuk menahan Andi. Semua bakal dibongkar dalam sidang praperadilan nanti.
 
"Kami memastikan bahwa seluruh proses penyidikan perkara ini telah sesuai prosedur aturan hukum, sehingga (KPK) optimistis gugatan dimaksud akan ditolak pengadilan," tutur Ali.
 
Baca: Penerbitan HGU Sawit PT AA Diduga karena Ada Pemberian Duit
 
Lembaga Antirasuah menetapkan dua tersangka terkait OTT di Kuansing, Riau. Mereka ialah Bupati Kuansing Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso.
 
Kasus ini dimulai saat Sudarso mencoba menghubungi Andi agar perizinan hak guna usaha lahan kebun sawit yang dikelola perusahaannya direstui. Izin hak guna usaha kebun sawit perusahaan milik Sudarso berakhir pada 2024.
 
Tak lama setelah permintaan itu, Sudarso dan Andi bertemu. Dalam pertemuannya, Andi menyebut perpanjangan hak guna usaha membutuhkan minimal Rp2 miliar.
 
KPK menduga pertemuan itu tidak hanya membahas perpanjangan hak guna usaha lahan sawit. Lembaga Antikorupsi menyebut Andi dan Sudarso menyepakati perjanjian lain dalam pertemuan itu.
 
Sudarso juga memberikan sejumlah uang secara bertahap ke Andi. Sebesar Rp500 juta pada September 2021, dan Rp200 juta pada 18 Oktober 2021.
 
Dalam kasus ini, Sudarso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Andi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif