Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Asimilasi Diklaim Mengakibatkan Kapasitas Lapas di Indonesia Bertambah

Nasional narapidana
Siti Yona Hukmana • 29 Juni 2020 17:15
Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengatakan bobot kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia bertambah. Penambahan kapasitas diyakini terjadi karena program asimilasi dan integrasi.
 
"Kita punya 525 lapas dan rumah tahanan, kapasitas 132.107, penghuni 229.431. Jadi masih ada bobot kapasitas sebanyak 74 persen," kata Yasonna dalam diskusi daring bertema Kebijakan Pembebasan Narapidana, Senin, 29 Juni 2020.
 
Menurut Yasonna, sebelum mengeluarkan kebijakan asimilasi dan integrasi, jumlah penghuni lapas tercatat 270.231. Data 19 Juni 2020, sebanyak 40.800 narapidana telah dikeluarkan melalui kebijakan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mengeluarkan kebijakan itu setelah kita pertimbangkan dan kita mendengar masukan, arahan-arahan dari berbagai pihak termasuk di dalamnya dari Komisioner Tinggi HAM PBB, Komnas HAM, pengamat dan di pemasyarakatan bahwa dalam rangka mengurangi kelebihan kapasitas di lapas yang sangat berbahaya jika terserang covid-19," beber Yasonna.
 
Sebanyak 40 ribu narapidana yang dikeluarkan itu adalah narapidana yang telah menjalani masa tahanan dua per tiga masa pidana, anak yang telah menjalani setengah masa pidana, narapidana dan anak yang bukan warga negara asing (WNA). Usulan dilakukan melalui database pemasyarakatan.
 
Baca: Sempat Moratorium karena Covid-19, Lapas Bakal Terima Tahanan Lagi
 
Yasonna mengatakan jumlah narapidana menerima asimilasi dan integrasi di Indonesia masih rendah ketimbang negara lain. Menurut dia, Indonesia hanya mengeluarkan sekitar 0,6 persen dari total narapidana.
 
Yasonna mengakui program asimilasi dan integrasi itu menuai pro dan kontra. Namun, dia memastikan kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan, baik secara akademis maupun keilmuan.
 
"Sebenarnya yang salah persepsi di masyarakat adalah seolah-olah dibebaskan, sebetulnya diterminologinya adalah dikeluarkan untuk diasimilasi maupun menjalani program integrasi," kata Yasonna.
 
Para narapidana yang menerima program itu pun, kata dia, juga berguna di masyarakat. Ribuan mantan narapidana membantu memberikan sembako bagi masyarakat yang terdampak covid-19.
 
"Itu kita perbantukan agar menghindarkan mereka mengulangi perbuatan jahat karena faktor ekonomi," tegas dia.
 

(JMS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif