Kejaksaan Agung. Foto: MI
Kejaksaan Agung. Foto: MI

Kejagung: Kewajiban DMO Eksportir Minyak Goreng Hanya di Atas Kertas

Nasional minyak goreng Kejaksaan Agung Mafia Minyak Goreng Korupsi Minyak Goreng
Tri Subarkah • 21 April 2022 19:01
Jakarta: Kewajiban pemenuhan distribusi dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) oleh beberapa perusahaan minyak goreng sebagai syarat melakukan ekspor hanya terjadi di atas kertas. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana tetap menerbitkan persetujuan ekspor (PE) meski eksportir tidak mematuhi kewajiban DMO.
 
"Yang jelas, tanpa klarifikasi dengan pihak lain dan tindakan-tindakan lain, Dirjen mengeluarkan persetujuan ekspor. Ini membuktikan ketika ekspor itu jelas ke luar, tanpa kendali DMO-nya," ungkap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah saat ditemui di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Kamis, 21 April 2022.
 
Sebanyak tiga perusahaan yang pengurusnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung masuk jajaran lima besar produsen penyumbang DMO paling tinggi. Mereka adalah Wilmar Group, PT Musim Mas, dan Permata Hijau Group. Data itu sempat dipaparkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada Rabu, 9 Maret 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, Febrie tidak menyoalkan laporan tersebut. "Sepanjang dilihat hanya kertas formal, sulit dipercaya. Yang kita tahu, minyak tidak ada di pasaran. Minyak saat itu tidak ada. Januari, Februari, Maret kan mulai langka," ujar dia.
 
Febrie menjelaskan dampak dari kongkalikong tersebut adalah kelangkaan minyak goreng di pasar domestik yang terjadi sejak Januari sampai Maret 2022. Para eksportir lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri karena harganya lebih tinggi ketimbang di Tanah Air.
 
Dia menyebut PE yang diterbitkan Indrasari kepada para eksportir dilakukan secara berkali-kali. "Kalau sudah berkali-kali, masih ada (kebijakan) DMO di lokal, berarti masih ada minyak goreng dong di lapangan," ucap dia.
 
Febrie masih enggan mengungkap komitmen fee yang diterima Indrasari dari eksportir. Kejagung sedang mendalami alian dana terkait kasus itu bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 
"Itu masih kita rahasiakan," kata dia.
 
Baca: Kejagung Periksa Pejabat Kemendag Terkait Ekspor CPO Minyak Goreng
 
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan hari ini penyidik Jampidsus memeriksa empat saksi terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng periode Januari 2021 sampai Maret 2022.
 
Tiga saksi berasal dari PT Karya Indah Alam Sejahtera, yaitu A selaku staf ekspor, SN selaku Managing Director, dan YH selaku Direktur. Sedangkan satu saksi lainnya adalah JTW selaku Direktur PT Batara Elok Semesta Terpadu.
 
Karya Indah Alam Sejahtera dan Batara Elok Semesta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan pemasaran minyak goreng.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif