Suasana sidang di MK. MI/Susanto
Suasana sidang di MK. MI/Susanto

DPR: Revisi UU KPK Sesuai Prosedur

Nasional Revisi UU KPK
M Sholahadhin Azhar • 19 November 2019 13:07
Jakarta: DPR menegaskan Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) diterbitkan sesuai prosedur. UU baru KPK direstui mayoritas wakil rakyat.
 
"Rapat paripurna awal ada 289 anggota. Sudah memenuhi kuorum," kata kuasa hukum DPR, Arteria Dahlan, dalam sidang uji materu UU KPK di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 19 November 2019.
 
Untuk mengambil keputusan, rapat paripurna DPR setidaknya harus diikuti 281 anggota. Rincian perhitungan kuorum, yakni 50 persen plus 1 dari 560 anggota Dewan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anggota Komisi III DPR itu membawa daftar hadir rapat paripurna pengesahan UU KPK yang ditandatangani langsung para legislator. Dia membantah tudingan pemohon bila revisi UU KPK cacat prosedur.
 
Sementara itu, Koordinator Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI Bidang Hubungan Antarlembaga, Agus Haryadi, menilai kedudukan hukum pada pemohon tidak jelas. UU KPK dinilai tak berdampak buruk bagi kehidupan pemohon.
 
"Yang mana dimaksud hak konstitusonal dirugikan. Pemohon tidak dapat menguraikan kerugian yang dilandaskan pada legal standing," kata Agus.
 
MK tengah menggelar sidang uji materi UU KPK. Sidang perkara 59/PUU-XVII/2019 ini memasuki agenda mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah.
 
Uji materi ini diajukan 25 advokat yang menggugat UU KPK terhadap Undang-Undang Dasar 1945. UU KPK dianggap DPR tak sesuai semangat Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif