Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, menyebut ada tiga pilihan mengubah Undang-Undang KPK. Pengubahan bisa dilakukan lewat Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Presiden.
"Pilihannya judicial review di Mahkamah Konstitusi, atau Legislatif review, atau Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu)," ujar Saut kepada Medcom.id, Senin, 18 November 2019.
Namun, Saut lebih setuju UU KPK diubah melalui perppu. Perppu hanya bisa dikeluarkan presiden.
"Pimpinan nasional yang harus memegang sendiri pedang pemberantasan korupsi," tegas dia.
Sebanyak 11 pegiat antikorupsi berencana mengajukan uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke MK. Mereka juga akan mendorong agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu KPK.
Eks anggota panitia seleksi pimpinan KPK Betti Alisjahbana mengatakan pegiat antikorupsi tak ingin KPK dilemahkan. Pegiat antikorupsi akan terus mendorong penguatan KPK.
"Itu bentuk dukungan kami. Kita juga ingin KPK terus kuat," kata Betti di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 15 November 2019
Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, menyebut ada tiga pilihan mengubah Undang-Undang KPK. Pengubahan bisa dilakukan lewat Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Presiden.
"Pilihannya
judicial review di Mahkamah Konstitusi, atau
Legislatif review, atau Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu)," ujar Saut kepada
Medcom.id, Senin, 18 November 2019.
Namun, Saut lebih setuju UU KPK diubah melalui perppu. Perppu hanya bisa dikeluarkan presiden.
"Pimpinan nasional yang harus memegang sendiri pedang pemberantasan korupsi," tegas dia.
Sebanyak 11 pegiat antikorupsi berencana mengajukan uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke MK. Mereka juga akan mendorong agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu KPK.
Eks anggota panitia seleksi pimpinan KPK Betti Alisjahbana mengatakan pegiat antikorupsi tak ingin KPK dilemahkan. Pegiat antikorupsi akan terus mendorong penguatan KPK.
"Itu bentuk dukungan kami. Kita juga ingin KPK terus kuat," kata Betti di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 15 November 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
