Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Harun Masiku Caleg Kutu Loncat yang Jadi Buronan KPK

Nasional OTT KPK
Whisnu Mardiansyah • 14 Januari 2020 12:29
Jakarta: Politikus PDI Perjuangan Harun Masiku mencuat dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Dia berstatus sebagai buronan Lembaga Antirasuah.
 
Sosok Harun pun menjadi perhatian publik. Pria kelahiran Jakarta, 21 Maret 1971, diketahui menghabiskan masa kecilnya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, hingga tamat SMA.
 
Riwayat pendidikan Harun terbilang cemerlang. Dia lulus S1 dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, pada 1994. Dia kemudian berkarier sebagai advokat dan pengacara salah satu perusahaan telekomunikasi nasional hingga 1998.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Harun melanjutkan studi S2 di Universitas Warwick Inggris selama satu tahun. Sepulang dari tanah Britania, Harun bergabung dengan firma hukum Johannes Masiku & Associates Law Offices dari 2003 hingga saat ini.
 
Ia memulai karier politik dengan bergabung bersama tim pemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Namun, nasib Harun di kancah perpolitikan nasional tak mentereng.
 
Di 2014, Harun mencoba peruntungan dengan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) Partai Demokrat di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan III. Namun, dia gagal melenggang ke Senayan.
 
Harun hijrah ke PDI Perjuangan. Dia mencoba peruntungan di Pileg 2019 dengan maju dari Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1 dengan nomor urut 06.
 
Harun lagi-lagi gagal memiliki kursi di Parlemen. Satu kursi PDI Perjuangan dari Dapil Sumsel 1 menjadi milik Nazarudin Kiemas, caleg yang meninggal pada Maret 2019.
 
Ipar dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu mengamankan kursi dengan meraih 145.752 suara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan menerapkan penggantian antarwaktu (PAW) terhadap Nazarudin.
 
Caleg PDI Perjuangan di Dapil Sumsel 1, Riezky Aprilia,menjadi pemilik kursi DPR setelah meraup 44.402 suara, terbanyak kedua setelah Nazarudin. Sementara itu, Harun Masiku hanya didukung 5.878 suara.
 
Masalah penetapan PAW ini diduga menjadi muara perkara suap menyuap. PDI Perjuangan meminta KPU menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR dari Dapil Sumsel 1 menggantikan Nazarudin Kiemas.
 
Partai berlambang banteng itu bahkan mengajukan uji materi terhadap Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum kepada Mahkamah Agung (MA). MA menetapkan partai sebagai penentu PAW.
 
Berbekal Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019, PDI Perjuangan meminta posisi Nazarudin diberikan pada Harun. Permintaan itu ditolak KPU pada Sabtu, 31 Agustus 2019. KPU menilai Riezky Aprilia yang berhak menempati posisi yang ditinggalkan Nazarudin.
 
KPU berpegang pada Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU itu menjelaskan calon terpilih yang berhalangan tetap bisa digantikan KPU. Kursinya menjadi jatah calon bersuara terbanyak kedua.
 
Harun Masiku diduga melobi Komisioner KPU Wahyu Setiawan lewat mantan aggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina. Dia ingin mengupayakan PAW caleg PDI Perjuangan Dapil Sumsel 1.
 
KPK menyita uang Rp400 juta dalam pecahan mata uang dolar Singapura saat OTT di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu, 8 Januari 2020. Wahyu sebelumnya diduga telah menerima suap Rp200 juta.
 
Lembaga antirasuah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Wahyu Setiawan dan orang kepercayaannya, Agustiani Tio Fridelina, menjadi tersangka penerima suap. Harun dan staf DPP PDI Perjuangan Saeful menjadi tersangka penyuap.
 
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan PDI Perjuangan menyalahi beberapa aturan terkait permohonan PAW caleg Dapil Sumsel I. KPU menegaskan menolak mengganti Riezky Aprilia dengan Harun Masiku sebagai anggota DPR.
 
Pramono mengungkapkan dari sisi prosedural, partai pimpinan Megawati itu mengajukan permohonan PAW tidak melalui pimpinan DPR, tetapi langsung ke KPU. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 dan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mengatur prosedur PAW caleg terpilih yang sudah ditetapkan KPU melalui DPR. Sementara itu, PAW caleg terpilih yang belum ditetapkan KPU bisa dikirimkan permohonannya ke KPU.
 
Sementara itu, Harun Masiku hingga kini masih buron. PDI Perjuangan tak tahu menahu keberadaan Harun Masiku kini.
 
"Tapi untuk masalah upaya itu (pencarian) silakan serahkan kepada KPK," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 13 Desember 2019.
 
Djarot mengimbau Harun menyerahkan diri secepatnya. Hal ini guna mempercepat proses penyidikan dan penyelidikan kasus supaya menjadi terang benderang.
 
"Kita mengimbau semua warga negara harus taat pada hukum. Ya dia harus bertanggung jawab menyerahkan diri," tegas Hasto.
 
Djarot menepis anggapan Harun Masiku berlindung di balik partai penguasa sehingga sulit ditangkap. Harun Masiku, jelas dia, sudah tidak ada sangkut pautnya dengan 'Partai Banteng'.
 

 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif