Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

Wahyu Setiawan Sadar Sejak Awal Harun Tak Memenuhi Syarat

Nasional OTT KPK
Whisnu Mardiansyah • 15 Januari 2020 18:03
Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengaku sedari awal calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan Harun Masiku sulit masuk ke daftar caleg terpilih. Harun diusulkan PDI Perjuangan untuk melaju ke Parlemen kendati meraup sedikit suara.
 
"Usulan PDI Perjuangan itu sebenarnya bukan usulan baru, sudah ada sejak rapat pleno penetapan caleg terpilih," kata Wahyu dalam sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu, 15 Januari 2019.
 
Menurut dia, kala itu PDI Perjuangan mengusulkan mengganti caleg terpilih di daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat dan Sumatra Selatan (Sumsel). Namun, hanya usulan di Kalimantan Barat yang memenuhi syarat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Usulan memasukkan Harun Masiku sebagai caleg terpilih di Sumsel tidak dapat dilaksanakan. Di Dapil Sumsel 1, Harun ingin menduduki kursi DPR yang diraih Nazarudin Kiemas, caleg PDI Perjuangan yang meninggal pada Maret 2019.
 
Namun, KPU memutuskan Riezky Aprilia sebagai caleg terpilih dari PDI Perjuangan menggantikan Nazarudin. Riezky meraup 44.402 suara, terbanyak kedua setelah Nazarudin yang meraih 145.752 suara. Sementara itu, Harun Masiku hanya meraup 5.878 suara.
 
PDI Perjuangan sempat mengajukan uji materi terhadap Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum kepada Mahkamah Agung (MA). MA menetapkan partai sebagai penentu pergantian antarwaktu (PAW).
 
"Dalam rapat pleno terbuka PDI Perjuangan menyampaikan akan meminta fatwa kepada MA. Sikap KPU tentu saja mempersilakan bagi partai pemilu mengambil langkah-langkah," terang Wahyu.
 
Pada surat kedua, PDI Perjuangan kembali melayangkan surat dengan melampirkan fatwa hukum putusan MA soal PAW. Lagi-lagi KPU menolak putusan MA dijadikan dalil.
 
"Karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seiring surat yang ketiga yang kemudian menjadi masalah," ujar Wahyu.
 
Wahyu mengakui sebelum operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Rabu, 8 Januari 2020, dirinya memang aktif menjalin komunikasi dengan dua kader PDI Perjuangan, Doni dan Saeful. Ia menyampaikan usulan memasukkan Harun Masiku tidak dapat dilaksanakan.
 
"Saya juga sudah berkomunikasi kepada PDI Perjuangan. Baik di kantor maupun di luar sedari awal ini tidak mungkin dapat dilaksanakan," jelas Wahyu.
 
Namun, Wahyu enggan memberikan penjelasan lebih detail terkait intensitas pertemuan dengan orang-orang tersebut. Dia hanya menjelaskan hal itu sudah dibuka kepada Lembaga Antirasuah.
 
"Supaya tidak ada salah paham bukan berarti saya tidak terbuka tetapi memang dalam proses itu semua sudah saya ungkapkan kepada penyidik," jelas dia.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif