Ketua Fraksi Golkar di DPRD Jambi, Sufardi Nurzain (tengah). Foto: Antara/Wahdi Septiawan
Ketua Fraksi Golkar di DPRD Jambi, Sufardi Nurzain (tengah). Foto: Antara/Wahdi Septiawan

KPK Periksa Ketua Fraksi Golkar Jambi Sebagai Tersangka

Nasional ott anggota dprd jambi
Juven Martua Sitompul • 06 Agustus 2019 11:53
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Ketua Fraksi Golkar di DPRD Jambi, Sufardi Nurzain. Sufardi akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap 'ketok palu' pengesahan ‎RAPBD Jambi pada 2018.
 
"SNZ akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2019.
 
Sufardi merupakan satu dari tujuh anggota DPRD Jambi yang belum ditahan KPK. Baru lima dari 12 tersangka yang telah dijebloskan ke bui. Mereka yakni Elhelwi, Gusrizal, Muhammadiyah, Elhelwi, dan Zainal Abidin.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK menetapkan 12 anggota DPRD Jambi dan satu pihak swasta sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Penetapan ke-13 tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang lebih dulu menjerat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.
 
Ke-13 tersangka baru tersebut yaitu, Sufardi, Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston, Wakil Ketua DPRD Jambi AR Syahbandar, dan Chumaidi Ziadi, Ketua Fraksi Restorasi di DPRD Jambi Nurani Cekman, serta Ketua Fraksi PKB di DPRD Jambi Tadjudin Hasan.
 
Ketua Fraksi PPP di DPRD Jambi Parlagutan Nasution, Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Jambi Muhamadiyah, pimpinan Komisi III DPRD Jambi Zainal Abidin, anggota DPRD Jambi Elhelwi, Gusrizal, Effendi Hatta, dan pihak swasta Joe Fandy Yoesman alias Asiang juga sudah menjadi tersangka.
 
Baca:KPK Tahan Tiga Legislator Jambi
 
Dalam kasus ini, masing-masing para legislator Jambi itu diduga memiliki peran dalam memuluskan 'ketok palu' ‎pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. Peran itu meliputi menagih kesiapan uang, melakukan pertemuan, hingga meminta uang ketok palu.
 
Zumi Zola divonis enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Hak politik Zumi juga dicabut selama lima tahun.
 
Zumi terbukti memberikan suap kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi senilai total Rp16,5 miliar. Uang tersebut diberikan agar pimpinan dan anggota DPRD Jambimenyetujui Raperda APBD TA 2017-2018.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif