Jakarta: Tren hukuman mati di Indonesia meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2023, ada 218 kasus dengan 242 terdakwa dituntut dan/atau divonis hukuman mati.
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) membeberkan mayoritas hukuman mati diberikan kepada terdakwa dari kasus narkotika. Persentasenya sebesar 89 persen.
"Sedangkan pada 2022 hanya 132 kasus dan 145 terdakwa dituntut dan atau divonis hukuman mati," kata peneliti ICJR Tita dalam diskusi virtual, Selasa, 30 April 2024.
Tita menyebut pada 2021, ada 146 kasus dengan 171 terdakwa dituntut dan/atau divonis hukuman mati. Pada Oktober 2019 hingga Oktober 2020, ada 173 kasus dengan 210 terdakwa dituntut dan/atau divonis hukuman mati.
"Sementara data Oktober 2018 sampai Oktober 2019 tercatat 126 kasus dengan 135 terdakwa dituntut dan atau divonis hukuman mati," ucap dia.
Tita menjelaskan data itu dihimpun dari berbagai sumber. Mulai dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) pada seluruh pengadilan negeri di Indonesia, situs Direktori Putusan Mahkamah Agung, data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga pemberitaan media jurnalistik.
Jakarta: Tren
hukuman mati di Indonesia meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2023, ada 218 kasus dengan 242 terdakwa
dituntut dan/atau divonis hukuman mati.
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) membeberkan mayoritas hukuman mati diberikan kepada terdakwa dari kasus narkotika. Persentasenya sebesar 89 persen.
"Sedangkan pada 2022 hanya 132 kasus dan 145 terdakwa dituntut dan atau divonis hukuman mati," kata peneliti ICJR Tita dalam diskusi virtual, Selasa, 30 April 2024.
Tita menyebut pada 2021, ada 146 kasus dengan 171 terdakwa dituntut dan/atau divonis hukuman mati. Pada Oktober 2019 hingga Oktober 2020, ada 173 kasus dengan 210 terdakwa dituntut dan/atau divonis hukuman mati.
"Sementara data Oktober 2018 sampai Oktober 2019 tercatat 126 kasus dengan 135 terdakwa dituntut dan atau divonis hukuman mati," ucap dia.
Tita menjelaskan data itu dihimpun dari berbagai sumber. Mulai dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) pada seluruh pengadilan negeri di Indonesia, situs Direktori Putusan Mahkamah Agung, data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga pemberitaan media jurnalistik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)