PT NKE Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp189,732 Miliar

Juven Martua Sitompul 22 November 2018 21:22 WIB
kasus korupsi
PT NKE Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp189,732 Miliar
Ilustrasi- Medcom.id.
Jakarta: PT Nusa Konstruksi Enjineering (NKE) dituntut membayar pidana denda Rp1 miliar. Selain itu, PT NKE juga dituntut membayar uang pengganti sejumlah Rp189,732 miliar.

Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, PT NKE telah terbukti melakukan korupsi dalam sejumlah proyek pemerintah. PT NKE merupakan korporasi pertama yang diproses secara pidana oleh KPK.
   
"Menuntut, menyatakan PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk, terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa KPK Lie Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 22 November 2018.

PT NKE diwajibkan membayar uang tersebut selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkhrah. Jika tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.


Jaksa membeberkan, PT NKE memperoleh keuntungan sebesar Rp240,098 miliar dari delapan proyek pemerintah yang mereka kerjakan. Perusahaan yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah (DGI) itu memperoleh pekerjaan tersebut dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Uang pengganti tersebut diambil dari jumlah keuntungan tersebut dikurangi uang sebesar Rp51,36 miliar yang sudah disetor ke kas negara atas putusan pengadilan terhadap mantan Direktur Utama PT DGI, Dudung Purwadi.

Baca: PT NKE Tak Mau Dihukum Sendirian

Selain itu, jaksa juga menuntut agar PT NKE dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama dua tahun. 

Dalam pertimbangan yang memberatkan, jaksa menilai perbuatan PT NKE tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara, pertimbangan meringankan, PT NKE telah memberikan keterangan yang membantu membuat terang tindak pidana, berjanji mengupayakan tata kelola perusahaan bebas korupsi, dan belum pernah dihukum.
   
Atas tuntutan tersebut, penasihat hukum PT NKE Soesilo Aribowo menyatkan kliennya akan melakukan klarifikasi dalam nota pembelaan atau pleidoi. Sebab, menurutnya, ada beberapa yang belum masuk perhitungan jaksa.
   
"Contohnya uang titipan ke KPK Rp35 miliar belum jadi penguruan, nanti pembelaan akan sampaikan. Cuma walaupun karena uang pengganti Rp188 miliar itu kita telaah dulu angka itu dari mana, kalau dikurangi pembayaran tadi saya lihat belum dimasukan cukup berat juga bagi NKE," kata Soesilo.

PT NKE sebelumnya didakwa melakukan korupsi bersama-sama mantan Direktur Utama PT NKE Dudung Purwadi. Eks anggota DPR Muhammad Nazarudin dan eks Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana Made Meregawa juga diduga terlibat.

Baca: PT NKE Menghadapi Tuntutan

Mereka diduga sengaja membuat kesepakatan memenangkan PT NKE dalam lelang proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana. Perbuatan tersebut menguntungkan PT NKE Rp25 miliar dan memperkaya Nazarudin beserta perusahaannya, PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara, dan Grup Permai Rp10 miliar.

Dalam proses persidangan juga terungkap NKE memberi sejumlah uang kepada anggota DPR. Pemberian uang ke anggota dewan itu melalui Nazaruddin.

PT NKE mengerjakan sejumlah proyek pemerintah atas bantuan Nazaruddin. Setelah perusahaan itu mendapat pembayaran proyek yang diajukan, uang diserahkan kepada Nazaruddin untuk mengganti fee yang diberikan Nazaruddin kepada sejumlah anggota DPR RI.

Jaksa menyatakan, PT NKE melanggar Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 18 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.



(DMR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id