Jakarta: Menkominfo Budi Arie Setiadi telah berniat untuk menobatkan Wulan Guritno sebagai duta anti judi online usai tersandung kasus yang sama. Pakar hukum pidana Hibnu Nugroho mengkritik keras wacana tersebut.
Hibnu menyebut wacana tersebut tak layak karena duta seharusnya memberikan contoh yang kurang baik kepada masyarakat. Tugas utama duta ialah menjadi contoh dan teladan.
“Karena itu wawasan tentang judi harus tau. Wawasan tentang rusaknya judi harus tahu. Pemahaman tentang sedikit perilaku menyimpang, judi kan tindakan menyimpang juga harus tahu," ucap Hibnu Nugroho dalam wawancara Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Kamis, 7 September 2023.
Hibnu menyebut keinginan pemerintah untuk meng-endorse influncer untuk mengedukasi masyarakat hal yang baik. Namun, pemilihan duta perlu adanya penilaian yang lebih mendalam agar tak sekadar jadi gimik atau "permainan".
Pemerintah, kata Hibnu, terbiasa menjadikan publik figur yang melakukan kejahatan menjadi duta dari kejahatan yang dilakukannya. Gaya memilih Wulan Guritno menjadi duta bukan pertama kali.
“Contoh kasus Dewi Perssik, Roy Marten, dan kasus lainnya. Asesmen yang dilakukan oleh negara kayaknya terlalu dangkal, hanya memberikan label,” ucap Hibnu.
Hibnu berpendapat bahwa negara seharusnya lebih memperhatikan persyaratan menjadi duta dan tidak memberikan label "duta" kepada sembarang orang. Status sebagai duta tidak boleh dianggap enteng. (Atika Pusagawanti)
Jakarta: Menkominfo Budi Arie Setiadi telah berniat untuk menobatkan
Wulan Guritno sebagai duta anti judi online usai tersandung kasus yang sama. Pakar hukum pidana Hibnu Nugroho mengkritik keras wacana tersebut.
Hibnu menyebut wacana tersebut tak layak karena duta seharusnya memberikan contoh yang kurang baik kepada masyarakat. Tugas utama duta ialah menjadi contoh dan teladan.
“Karena itu wawasan tentang judi harus tau. Wawasan tentang rusaknya judi harus tahu. Pemahaman tentang sedikit perilaku menyimpang, judi kan tindakan menyimpang juga harus tahu," ucap Hibnu Nugroho dalam wawancara
Selamat Pagi Indonesia di
Metro TV, Kamis, 7 September 2023.
Hibnu menyebut keinginan pemerintah untuk meng-
endorse influncer untuk mengedukasi masyarakat hal yang baik. Namun, pemilihan duta perlu adanya penilaian yang lebih mendalam agar tak sekadar jadi gimik atau "permainan".
Pemerintah, kata Hibnu, terbiasa menjadikan publik figur yang melakukan kejahatan menjadi duta dari kejahatan yang dilakukannya. Gaya memilih Wulan Guritno menjadi duta bukan pertama kali.
“Contoh kasus Dewi Perssik, Roy Marten, dan kasus lainnya. Asesmen yang dilakukan oleh negara kayaknya terlalu dangkal, hanya memberikan label,” ucap Hibnu.
Hibnu berpendapat bahwa negara seharusnya lebih memperhatikan persyaratan menjadi duta dan tidak memberikan label "duta" kepada sembarang orang. Status sebagai duta tidak boleh dianggap enteng.
(Atika Pusagawanti) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
