KPK Diminta Kawal Pembangunan 8 Pelabuhan

Jakarta: Pemerintah menarget pembangunan delapan pelabuhan di Indonesia rampung tahun ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memelototi proyek tersebut. "Kita sepakat delapan pelabuhan di Indonesia harus jadi tahun ini. Itu salah satu pencegahan korupsi, akan mengurangi orang nyogok," kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 13 April 2021. KPK telah dipilih oleh pemerintah sebagai rekanan dalam program Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK). Program itu bakal membuat sistem perizinan menjadi daring, demi mencegah tindakan rasuah. Meski begitu, KPK diminta terus melakukan pemantauan dan pencegahan. Luhut tidak mau investasi delapan pelabuhan itu terganggu karena kasus korupsi. "Besok kami rapat lagi akan terus cek, sehingga memastikan semua terintegrasi, kalau terintegrasi saya kira korupsi akan kurang," ujar Luhut. Baca: Luhut: Banyak OTT Tidak Cukup Pemerintah juga meminta KPK membantu merealisasikan sistem daring tersebut. Menurut Luhut, sistem itu membuat pengeluaran pemerintah lebih irit. "Itu Batam single window yang baru kita launching bisa menghemat cost, di sana cost kita 23 persen lebih, padahal negara tetangga hanya 13 persen. Dengan sistem ini kita berharap sampai 2024 cost-nya bisa diturunkan empat sampai lima persen," tutur Luhut.