Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar. Foto: Fachri Audhia Hafiez/Medcom.id
Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar. Foto: Fachri Audhia Hafiez/Medcom.id

Haris Azhar: Ada Buzzer Dalam Sengketa Tanah

Nasional sengketa tanah pertanahan
Juven Martua Sitompul • 08 November 2020 21:28
Jakarta: Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan advokasi rakyat, Haris Azhar, menemukan adanya penggunaan buzzer dalam sengketa tanah. Bahkan demi kemenangan, melakukan framing terhadap personifikasi seseorang.
 
"Membangun kesan bahwa pihak yang dibela mereka adalah korban, tertindas, dan miskin sedangkan lawannya adalah kebalikannya," ujarnya.
 
Hal ini juga yang menjadi alasan Haris Azhar bersedia menjadi kuasa hukum Benny Tabalujan. Benny ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen tanah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dia dikerjain secara sistematis dan teorganisir oleh pihak di belakang lawannya. Menurut saya ini adalah rekayasa, jadi kan menarik, di mana lawannya dipersonifikasikan orang miskin yang punya tanah, tanahnya diambil. Tapi ini ada buzzer di belakang itu, buzzer itu kan bukan kelompok advokasi. Buzzer itu kan kalau enggak ada duitnya tidak akan jalan dan ini kontradiktif, lawan digambarkan sebagai orang miskin tiba-tiba ada kelompok buzzer," kata dia.
 
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR, Johan Budi SP. Dia mengaku mendapat informasi adanya penggunaan buzzer dalam sengketa tanah, yang digunakan para mafia tanah.
 
"Mafia tanah ini begitu kuat. Bahkan saya dengar, mafia tanah seperti di pilpres kemarin, pakai buzzer juga," ujar Johan.
 
Baca: Kementerian ATR Sebut Penuntut Tak Minta Hasil Investigasi Sengketa Tanah
 
Kasus Benny Tabalujan banyak menimbulkan tanda tanya. Keluarga Benny Tabalujan sudah memiliki SHM tanah seluas 7,7 hektare di daerah Cakung, Jakarta Timur, sejak 1975. Namun, malah jadi tersangka karena dianggap memalsukan keterangan dalam formulir penurunan hak dari SHM ke HGB untuk keperluan imbreng ke perusahaan. Dan, oleh BPN, kepemilikan tanahnya malah dialihkan ke Abdul Halim, pihak lawannya.
 
Dalam proses PTUN, tanpa menunggu hasil kasasi, BPN sudah mengeluarkan SK Pembatalan SHGB dan selanjutnya SHM Abdul Halim diterbitkan dalam waktu 1 hari, padahal seharusnya ada prosedur pengumuman ke publik dulu sebelum penerbitan. Parahnya, girik yang diklaim Abdul Halim itu luas 5,5 hektare diterbitkan SHM atas nama Abdul Halim seluas 7,7 hektare. Belakangan, kasasi dimenangkan oleh pihak Benny Tabalujan.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif