Ilustrasi KPK. Dok. MI
Ilustrasi KPK. Dok. MI

KPK Perdalam Kasus Korupsi Ekspor Benih Lobster Melalui 2 Saksi

Nasional kpk kasus korupsi Edhy Prabowo
Fachri Audhia Hafiez • 05 Januari 2021 11:13
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan dua saksi terkait kasus dugaan korupsi perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya pada 2020. Mereka akan diperiksa untuk tersangka Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito (SJT).
 
"Dua karyawan swasta (yang diperiksa) Johan dan Chandra Astan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa, 5 Januari 2021.
 
Chandra tercatat sebagai Direktur PT Grahafoods Indo Pasifik. Dia salah satu elite perusahaan eksportir benih lobster (benur).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia pernah dipanggil penyidik dengan kapasitas yang sama pada 28 Desember 2020. Tetapi mangkir tanpa alasan yang jelas.
 
Ali belum memberikan keterangan lebih jauh mengenai materi pemeriksaan kedua saksi ini. Namun, pemeriksaan para saksi diduga untuk memperdalam peran perusahaan eksportir benur.
 
Baca: KPK Mendalami Proses Penerbitan Peraturan Pengelolaan Lobster
 
Kasus ini menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya.
 
Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, pihak swasta Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.
 
Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan USD100ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.
 
Kementerian Kelautan dan Perikanan diduga memonopoli ekspor benih lobster. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.
 
Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif