Ilustrasi Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Ilustrasi Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

KPK Mendalami Proses Penerbitan Peraturan Pengelolaan Lobster

Nasional kpk kasus korupsi Edhy Prabowo
Candra Yuri Nuralam • 05 Januari 2021 07:12
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait kasus dugaan korupsi dalam ekspor benih lobster. KPK mendalami cara Edhy menggunakan kuasanya untuk membuat aturan.
 
"Digali pengetahuannya terkait proses penyusunan dan penerbitan peraturan menteri," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 5 Januari 2021.
 
Aturan yang ditekankan Edhy, yakni Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, Ali enggan membeberkan pertanyaan penyidik kepada Edhy. Alasannya, menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Edhy ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.
 
Baca: KPK Fokus Usut Aliran Uang Korupsi Edhy Prabowo
 
Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan USD100ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.
 
Kementerian Kelautan dan Perikanan diduga melakukan monopoli dalam kasus ini. Sebab, ekspor benih lobster hanya bisa melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. 
 
Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif