Penegak Hukum Diminta Menanggalkan Ego Sektoral saat Tangani Rasuah

Jakarta: Aparat penegak hukum (APH) diminta menanggalkan ego sektoral saat menangani kasus rasuah. Seluruh APH diminta saling bersinergi. "Di titik ini saya yakin semua sama (dalam tangani korupsi), cuma kadang kita ini antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan instansi APH lain tidak harmoni disebabkan pelaku-pelaku korupsinya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatra Barat pada Rabu, 17 Maret 2021. Hal tersebut diungkap Ghufron saat bertemu dengan APH di Sumatra Barat. Ghufron mengatakan sinergi yang harmonis akan membuat penanganan kasus rasuah semakin 'galak'. Di sisi lain, pihaknya juga ingin ada perbaikan sistem dalam koordinasi supervisi penanganan rasuah di Sumatra Barat. Penanganan rasuah di Sumatra barat diminta tidak terhalang sistem perizinan antarinstansi. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Anwarudin Sulistiyono menyambut baik maksud KPK. Anwarudin bakal memperbaiki sistem sehingga mempercepat supervisi penanganan korupsi. Baca: KPK Supervisi Percepatan Penanganan Korupsi di Jabar "Sehingga bisa meminimalisasi permasalahan yang ada, sehingga dapat menangani perkara lebih baik," tutur Anwarudin. Kapolda Sumatra Barat Irjen Toni Harmanto sepakat dengan hal tersebut. Menurut dia, penguatan kerja sama APH penting karena penanganan rasuah di Sumatra Barat yang dilakukan Polri belum maksimal. "Maka dari itu, kami menyambut kolaborasi dengan KPK dan Kejati untuk memudahkan penanganan kasus korupsi baik yang sebelumnya, saat ini dan yang berikutnya," kata Toni.