Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Rabu, 17 Maret 2021. Pertemuan tiga instansi untuk memperkuat penanganan rasuah di Jawa Barat.
"Kami menyupervisi instansi-instansi yang berwenang memberantas korupsi. Hal ini supaya ada percepatan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi serta terciptanya kerja sama antara aparat penegak hukum (APH)," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Maret 2021.
Firli berharap pertemuan tiga instansi memperkukuh konsistensi pemberantasan korupsi di Jawa Barat. Pengukuhan lantaran ketiga instansi sering saling meminta bantuan dalam menangani perkara rasuah.
Baca: Firli: 27 Orang Berpotensi Jadi Tersangka di 2021
Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri mengapresiasi supervisi KPK. Dia berharap hal ini bisa membuat penanganan perkara korupsi di Jawa Barat jadi lebih baik.
"Baik dalam usaha pencegahan korupsi maupun penindakan korupsi," ujar Dofiri.
Di sisi lain, pejabat di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat diminta berani menggaungkan sikap antikorupsi. Terutama, berani menolak pemberian gratifikasi maupun suap dari kepala daerah.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) bertemu Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Rabu, 17 Maret 2021. Pertemuan tiga instansi untuk memperkuat penanganan rasuah di Jawa Barat.
"Kami menyupervisi instansi-instansi yang berwenang memberantas korupsi. Hal ini supaya ada percepatan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi serta terciptanya kerja sama antara aparat penegak hukum (APH)," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Maret 2021.
Firli berharap pertemuan tiga instansi memperkukuh konsistensi pemberantasan korupsi di Jawa Barat. Pengukuhan lantaran ketiga instansi sering saling meminta bantuan dalam menangani perkara
rasuah.
Baca: Firli: 27 Orang Berpotensi Jadi Tersangka di 2021
Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri mengapresiasi supervisi KPK. Dia berharap hal ini bisa membuat penanganan perkara korupsi di Jawa Barat jadi lebih baik.
"Baik dalam usaha pencegahan korupsi maupun penindakan korupsi," ujar Dofiri.
Di sisi lain, pejabat di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat diminta berani menggaungkan sikap
antikorupsi. Terutama, berani menolak pemberian gratifikasi maupun suap dari kepala daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
