Bupati Bogor, Ade Yasin. MI/Dede Susianti
Bupati Bogor, Ade Yasin. MI/Dede Susianti

Bupati Bogor Ade Yasin Guyur Pegawai BPK Rp10 Juta per Minggu

Nasional KPK Ade Yasin Bupati Bogor Ditangkap KPK OTT Bupati Bogor Ade Yasin
Candra Yuri Nuralam • 28 April 2022 15:35
Jakarta: Bupati Bogor Ade Yasin disebut rutin memberikan uang kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung, uang yang dikucurkan tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor itu mencapai puluhan juta rupiah.
 
"Uang mingguan dengan besaran minimal Rp10 juta," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 28 April 2022.
 
Firli mengatakan pemberian uang itu terjadi selama pemeriksaan audit dari BPK berlangsung. Pemberian uang terjadi mulai dari Februari sampai April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Hingga total selama pemeriksaan telah memberikan sekitar Rp1,9 miliar," ujar Firli.
 
Baca: Bupati Ade Yasin Menyuap BPK Demi Gelar WTP
 
Sebanyak delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor, Ade Yasin; Sekdis PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik, ditetapkan sebagai tersangka pemberi.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, empat pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah, ditetapkan sebagai tersangka penerima.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif