Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. MI/Rommy Pujianto
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. MI/Rommy Pujianto

2 Pasal di UU ITE Ini Rentan Ditafsirkan Bebas oleh Polisi

Nasional undang-undang ite DPR RI
Anggi Tondi Martaon • 16 Oktober 2020 13:54
Jakarta: Rumusan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinilai terlalu luas. Tak heran, aturan menuai kontroversi karena cenderung dijadikan pasal karet.
 
"Harus diakui rumusan kedua pasal itu, kalau saya melihat tidak ada pagarnya (terlalu luas)," kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2020.
 
Pemaknaan pelanggaran aturan terlalu bebas. Sehingga, instansi penegak hukum diberikan kewenangan menafsirkan kejadian atau konten yang dilaporkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Polri menetapkan sendiri apakah sebuah kejadian atau peristiwa itu masuk atau tidak dalam tindak pidana dalam delik yang diatur dalam kedua pasal tersebut," papar politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
 
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyebut luasnya cakupan Pasal 27 dan 28 UU ITE dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU-X/2017 pada 2018. Ketentuan antargolongan tidak lagi hanya sebatas suku, agama, dan ras.
 
"Melainkan meliputi lebih dari itu, yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras," kata Abdul.
 
(Baca: Ketua Komisi I Menilai Pengusul Revisi Tidak Paham UU ITE)
 
Ketentuan itu membuat golongan apa pun masuk dalam bagian antargolongan yang dimaksud UU ITE. Termasuk golongan politik.
 
"Seperti golongan parpol A, golongan pendukung (tim sukses) kepala daerah A, B, atau bahkan bisa termasuk golongan janda, golongan jomblo, dan golongan-golongan lainnya," ungkap dia.
 
Fickar membandingkan aturan ujaran kebencian di UU ITE dengan ketentuan hukum pidana di Belanda. Negeri Kincir Angin telah membatasi pengertian antargolongan dalam kasus ujaran kebencian.
 
"Misalnya, diatur larangan penyebaran kebencian terhadap kelompok orang berdasarkan ras, agama atau kepercayaan, orientasi seksual, disabilitas mental, fisik, dan intelektual," beber dia.
 
Dia mendukung ketentuan antargolongan di Pasal 28A UU ITE dipertegas. Sehingga, aturan ini tidak menjadi pasal karet.
 
"Intinya harus pasti golongan apa, harus disebutkan secara jelas tanpa harus ditafsirkan," ujar dia.
 
Usulan revisi UU ITE disuarakan anggota DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman. Dia ingin unsur antargolongan pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE diperjelas agar penegakan hukum tidak dituding bermuatan politik.
 
Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif