Gedung Kejaksaan Agung. Foto: MI/M Irfan
Gedung Kejaksaan Agung. Foto: MI/M Irfan

Rencana Pembubaran TP4 Dikritik

Nasional jaksa agung
Medcom • 22 November 2019 13:02
Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Ahmad Sahroni mengkritik rencana Kejaksaan Agung mengevaluasi keberadaan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4P) dan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Kejaksaan Agung Diminta mempertimbangkan niat tersebut.
 
"Jika ada rumor terkait oknum TP4P dan TP4D menyalahgunakan tugas dan wewenangnya, maka seharusnya langkah yang ditempuh adalah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut," kata Sahroni, Jumat, 22 November 2019.
 
Dengan demikian, lanjut dia, rumor tersebut dapat diuji menjadi sebuah fakta hukum atau tidak. "Berbahaya apabila kita gegabah membubarkan unit kerja pemerintah hanya bersumber dari rumor. Bisa-bisa pemerintahan ini bubar karena rumor," tegasnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pembentukan TP4P dan TP4D, kata Sahroni, bertujuan untuk mengawal dan mendampingi pemerintah menjalankan program yang bersih tanpa korupsi. Jika ada oknum yang menyalahgunakan tugas, jangan serta-merta membubarkan organisasinya.
 
"Ibarat mencari tikus di dalam lumbung, membersihkannya bukan dengan membakar lumbung tetapi mencari agar tikusnya hilang. Lumbungnya tetap dapat dioptimalkan sesuai fungsinya,” kata dia.
 
Persoalan ini, lanjutnya, sekaligus menjadi pembuktian atas pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beberapa waktu lalu yang menegaskan akan membersihkan oknum-oknum jaksa nakal di lingkungan kerjanya. "Dengan demikian evaluasi dan langkah ke depan semua melalui proses yang terukur.
 
Jaksa Agung menyatakan akan meminta pendapat pakar sebagai bahan pertimbangan membubarkan TP4 di masa mendatang. Pertimbangan itu juga penting untuk menentukan apakah TP4 tetap dilanjutkan dengan mengubah nama dan meningkatkan pengawasannya.
 
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan akan membubarkan TP4P dan TP4D karena banyaknya keluhan yang menyatakan bahwa program tersebut justru menjadi dalih dari tindakan korupsi.
 
"Dulu ini memang dimaksudkan untuk mendampingi pemerintah dalam membuat program-program agar tidak terlibat dalam korupsi, agar bersih. Tapi, ada keluhan-keluhan kadang kala dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu," ujar Mahfud.

 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif