Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin (tengah) dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan). Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin (tengah) dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan). Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Jaksa Agung Evaluasi TP4

Nasional jaksa agung
Candra Yuri Nuralam • 08 November 2019 11:41
Jakarta: Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin akan mengkaji ulang keberadaan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat (TP4). Tim ini memiliki celah yang bisa dimanfaatkan jaksa nakal.
 
"Memang banyak ada kebocoran. Kemudian akan dirapatkan dengan teman-teman perlu dibubarkan atau diganti pengawasannya," kata Burhanuddin di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 8 November 2019.
 
Burhanuddin berjanji akan membeberkan keputusan jika evaluasi selesai. Pasalnya, dia juga butuh masukan dari DPR dan beberapa instansi lain untuk membedah tim yang berfungsi memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan pembangunan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia tidak ingin terburu-buru akan mengevaluasi TP4. Keputusan bakal diambil dengan pertimbangan yang matang. "Kita akan bicarakan masalah itu, jadi saya tidak akan buka dulu karena ada bahan yang nanti bicarakan di sana (DPR)," jelas dia.
 
Sebelumnya, Komisi III DPR menyoroti keberadaan TP4 di kejaksaan. TP4 dinilai bertentangan dengan semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memberantas praktik korupsi sembari meningkatkan investasi di daerah.
 
"Hasil evaluasi tersebut perlu disampaikan Jaksa Agung dalam masa sidang berikutnya," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil dalam rapat kerja perdana dengan Jaksa Agung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.
 
Nasir menilai TP4 yang dibentuk pada 2015 perlu mendapat evaluasi menyeluruh. TP4 dinilai kurang efektif karena berpotensi disalahgunakan jaksa nakal untuk memperkaya diri sendiri dari proyek pemerintah daerah.
 
"Apalagi di daerah banyak pejabat yang takut dengan aparat penegak hukum," tutur dia.
 
Nasir melanjutkan potensi penyalahgunaan kewenangan ini bertambah besar karena tidak adanya alokasi biaya resmi yang disiapkan untuk operasional kegiatan TP4. TP4 selama ini juga bergerak tanpa pengawasan.
 
"Di Yogya di mana seorang jaksa diciduk oleh KPK karena menerima suap 200 juta lebih. Ini kan baru satu, yang tampak. Belum lagi yang tidak tampak. Tapi bukan permasalahan itu. Ini soal soal kemanfaaatan tim tersebut dalam mengawal dan pemerintahan dan pembangunan," tutur dia.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif