Juru Bicara Presiden Fajdroel Rachman. Foto: Medcom.id/Damar Iradat
Juru Bicara Presiden Fajdroel Rachman. Foto: Medcom.id/Damar Iradat

Presiden Mulai Seleksi Nama Calon Dewan Pengawas KPK

Nasional kpk
Damar Iradat • 05 November 2019 14:00
Jakarta: Juru Bicara Presiden Fajdroel Rachman menyebut Istana Kepresidenan sedang menyeleksi nama-nama calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama-nama itu masukan dari berbagai pihak.
 
"Presiden (Joko Widodo) tentu dengan Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) Pak Pratikno memproses nama-nama tertentu yang diusulkan," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 5 November 2019.
 
Menurut dia, nama-nama yang masuk ke dalam Dewan Pengawas tidak memiliki kriteria khusus. Nantinya, lima anggota Dewan Pengawas akan disesuaikan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Presiden akan menunjuk langsung kelima anggota dewan pengawas tersebut. "Masa transisi, Presiden yang berhak menentukannya, umumnya ada dari hukum pasti ada, tapi juga ada pihak nonhukum," jelas dia.
 
Komisaris Utama PT Adhi Karya ini mengatakan Presiden berharap Dewan Pengawas nantinya betul-betul mewakili kepentingan semua pihak. Dewan Pengawas KPK harus betul-betul pro penegakan korupsi di Indonesia.
 
"Umumnya diarahkan kepada sikap pemerintah atau Presiden, yang jelas mengatakan pemerintahan yang antikorupsi," tegas dia.
 
Kehadiran Dewan Pengawas di bawah Presiden diatur dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, Pasal 37G, Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D UU KPK.
 
Anggota Dewan Pengawas berjumlah lima orang. Tugas mereka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak terhadap penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.
 
Dewan Pengawas bisa merestui secara tertulis atau tidak tertulis terhadap permintaan izin-izin itu paling lama 1x24 jam sejak diajukan. Selain itu, mereka menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai KPK.
 
Pasal 69 D UU KPK menyebutkan, "Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum UU ini diubah".
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif