Pengadilan. Foto: MI/Susanto.
Pengadilan. Foto: MI/Susanto.

Penyuap Pejabat Kementerian PUPR Divonis Tiga Tahun Bui

Nasional suap proyek di kemenpu-pera OTT di Kementerian PUPR
Faisal Abdalla • 23 Mei 2019 13:12
Jakarta: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto. Budi dinilai terbukti menyuap pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) strategis.
 
"Menjatuhkan vonis kepada terdakwa Budi Suharto dengan pidana penjara tiga tahun dan denda Rp100 juta, apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan dua bulan," kata ketua majelis hakim Frans Tambuwun di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Mei 2019.
 
Majelis hakim berpendapat Budi terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan tiga orang lainya. Mereka adalah Direktur Keuangan PT WKE dan Bagian Keuangan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Lily Sundarsih W; Direktur Utama PT TSP-Project Manajer PT WKE, Irene Irma; dan PT WKE-Project Manager PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Ketiga orang itu didakwa dengan dakwaan yang sama, tetapi disidangkan di perkara yang berbeda dengan Budi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelum memutus perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan, Budi dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
 
Perbuatan Budi yang memberikan suap kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal Cipta Karya PUPR yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau PPK SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare sebesar Rp1,350 miliar dan USD5 ribu juga dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Namun demikian, hakim menilai Budi yang belum pernah dihukum, menyesali perbuatanya, serta memiliki tanggungan keluarga juga dapat dilihat sebagai hal-hal yang meringankan.
 
Atas vonis yang dibacakan majelis hakim, Budi mengaku menerima dan tidak akan melakukan upaya hukum banding. "Atas vonis tiga tahun, saya menerimanya yang mulia," kata Budi.
 
Baca: Pejabat PUPR Terima Rp711,6 Juta Terkait Proyek Bencana Donggala
 
Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menimbang-nimbang apakah akan mengajukan upaya banding atau tidak. Jaksa KPK diberi waktu tujuh hari untuk menentukan sikap terhadap vonis tersebut.
 
Budi Suharto terlibat perkara suap proyek pembangunan SPAM milik Kementerian PUPR. Budi terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif