Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

KPK Ingatkan Kepala Daerah Tak Terlibat Korupsi

Nasional rachmat yasin
Fachri Audhia Hafiez • 26 Juni 2019 09:13
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap penetapan mantan Bupati Bogot Rachmat Yasin sebagai tersangka menjadi peringatan serius bagi kepala daerah lain untuk tidak terlibat korupsi. Pejabat negara atau daerah diminta bekerja serius dan tidak menyalahgunakan wewenang.
 
"KPK mengingatkan kembali agar kasus ini menjadi pembelajaran bagi para kepala daerah agar tidak menyalahgunakan wewenang, baik dalam bentuk penerimaan langsung yang transaksional ataupun perbuatan 'mewajibkan' aparatur daerah untuk menyetorkan uang dengan berbagai alasan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019.
 
KPK kembali menetapkan Yasin sebagai tersangka. Yasin kali ini dijerat dalam dua perkara sekaligus yakni korupsi pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi. Dua kasus ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Yasin merupakan terpidana kasus suap tukar lahan kawasan hutan lindung seluas 2.754 hektare untuk PT Bukit Jonggol Asri (BJA), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dia baru saja menyelesaikan masa hukumannya di Lapas Sukamiskin pada 8 Mei 2019.
 
(Baca: Rachmat Yasin Diduga Rajin Palak SKPD)
 
Total uang yang diterima Yasin selama menjabat sebagai bupati dari 2009 sampai dengan 2014 mencapai Rp8.931.326.223. Uang itu untuk keperluan operasional Yasin selaku Bupati Bogor.
 
"Selain itu, digunakan untuk kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014," ujar Febri.
 
Uang suap itu berasal dari honor kegiatan pegawai, dana insentif struktural SKPD, dan dana insentif dari jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Ada juga bagian jatah dari pihak yang mengajukan perizinan di Pemkab Bogor, dan pungutan kepada pihak rekanan yang memenangkan tender.
 
"Karena tindakan seperti ini justru dapat mendorong efek domino korupsi di daerah. Sehingga dapat berakibat pada pemotongan uang honorarium pegawai, pungutan liar ke masyarakat dalam pelayanan publik ataupun rekayasa laporan keuangan untuk mencari pembenaran setoran ke atasan," jelas Febri.
 
Dalam perkara ini, Yasin juga diduga menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya. Gratifikasi yang diterima Yasin berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor, dan mobil Toyota Velfire senilai Rp825 juta.
 
Yasin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif