Juru bicara KPK Febri Diansyah. ANT/Reno Esnir.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. ANT/Reno Esnir.

Rachmat Yasin Diduga Rajin Palak SKPD

Nasional rachmat yasin
Fachri Audhia Hafiez • 26 Juni 2019 05:06
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka dalam dua perkara. Yasin diduga terlibat korupsi pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi oleh kepala daerah di Bogor.
 
Yasin disinyalir kerap menerima uang dari jajaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Yasin setelah menjabat sebagai Bupati Bogor diduga beberapa kali melakukan pertemuan resmi maupun tidak dengan para SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
 
"Dalam pertemuan itu, RY menyampaikan kebutuhan dana di luar pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang harus dipenuhi oleh bupati. Khususnya operasional bupati dan biaya pencalonan kembali," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk memenuhi kebutuhan dana itu, Yasin kemudian meminta para kepala dinas untuk membantunya. Bahkan setiap SKPD diminta menyetor uang kepada Yasin.
 
Setiap SKPD diduga memiliki sumber dana berbeda yang kemudian dipotong untuk memenuhi kewajiban ke Yasin. Sumber dana yang dipotong diduga berasal dari honor kegiatan pegawai, dana insentif struktural SKPD, dan dana insentif dari jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
 
(Baca: Rahmat Yasin Diduga Minta Jatah Lahan)
 
Kemudian, jatah dari pihak yang mengajukan perizinan di Pemkab Bogor, dan pungutan kepada pihak rekanan yang memenangkan tender. Total uang diterima Yasin selama 2009 sampai dengan 2014 yang berasal dari potongan dana kegiatan SKPD mencapai Rp8.931.326.223.
 
Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan perkara yang menjerat Yasin sebelumnya. Yasin terjerat kasus suap tukar lahan kawasan hutan lindung seluas 2.754 hektare untuk PT Bukit Jonggol Asri (BJA), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia baru saja bebas dari perkara pertama pada 8 Mei 2019.
 
Yasin keluar setelah pengajuan cuti menjelang bebas (CMB) dipenuhi. Dia seharusnya baru bisa bebas dari jeruji besi pada September mendatang.
 
Lembaga antirasuah telah memproses tiga tersangka lain yang ditangkap pada 7 Mei 2014. Tiga orang itu yakni Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor, M Zairin; swasta bernama FX Yohan Hap; serta Komisaris Utama PT Jonggol Asri sekaligus Presiden Direktur PT Sentul City Kwee Cahyadi Kumala.
 
Yasin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif