Sidang kasus dugaan korupsi terdakwa eks Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Hasanuddin Ibrahim. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang kasus dugaan korupsi terdakwa eks Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Hasanuddin Ibrahim. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Ahli dari BPK Memperkuat Dakwaan Eks Dirjen Hortikultura

Fachri Audhia Hafiez • 23 November 2022 17:17
Jakarta: Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pangihutan Sutan Sugondo menegaskan terjadi kerugian negara dari kasus mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Hasanuddin Ibrahim. Hal itu disampaikan Sutan saat diperiksa sebagai ahli untuk terdakwa Hasanuddin.
 
"Dalam laporan kami, telah terjadi kerugian negara sebesar Rp12.947.841.604," kata Sutan saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 23 November 2022.
 
Temuan itu disampaikan Sutan setelah melakukan pemeriksaan oleh tim BPK. Data-data pendukung diperoleh dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bukti-bukti yang relevan yang mendukung laporan pemeriksaan, tentang kerugian negara telah kami lampirkan di laporan," ujar Sutan.
 
Kerugian negara itu, kata Sutan, timbul karena penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan BPK. Penyimpangan itu terkait Pengadaan Fasilitasi Sarana Budidaya Mendukung Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Dalam Rangka Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda di Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan Tahun Anggaran 2013.
 
Menurut Sutan, penyimpangan tersebut saling berkaitan. Mulai dari penganggaran, tahap pelelangan, pembuatan kontrak, pelaksanaan, dan pemeliharaan.
 
"Setiap tahap itu kami temukan ada penyimpangan-penyimpangan. Sehingga, kami menyimpulkan terjadi kerugian negara sebesar Rp12 miliar yang berasal dari selisih antara uang yang dibayarkan oleh negara dengan biaya-biaya yang keluar untuk proses pengadaan," jelas Sutan.
 
Sutan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK. Jaksa mendakwa Hasanuddin merugikan negara Rp12,9 miliar. Perbuatan itu terkait pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura.
 

Baca: KPK Minta Bantuan TNI Hadirkan Eks KSAU Agus Supriatna ke Persidangan


Perbuatan Hasanuddin telah memperkaya diri sendiri dan orang lain. Pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Hortikultura, Eko Mardiyanto diperkaya sebesar Rp1,05 miliar; Direktur Utama PT Hidayah Nur Wahana (HNW), Sutrisno sebesar Rp7,3 miliar; adik kandung Hassanudin, Nasser Ibrahim sebesar Rp725 juta; dan pemilik PT Karya Muda Jaya (PT KMJ) Subhan sebesar Rp195 juta.
 
Selain itu, sejumlah korporasi juga telah diperkaya. Yakni, CV Ridho Putra diperkaya sejumlah Rp1,7 miliar; PT HNW sejumlah Rp2 miliar; dan CV Danaman Surya
Lestari sejumlah Rp200 juta. Perbuatan rasuah itu dilakukan pada Oktober 2012 hingga 2013.
 
Hasanuddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 
(AGA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif