DPR. Foto: MI/Bary Fathahilah
DPR. Foto: MI/Bary Fathahilah

Hormati Putusan MK, DPR Pelajari Kembali UU Ciptaker

Nasional mahkamah konstitusi Omnibus Law DPR RI UU Cipta Kerja UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat
Anggi Tondi Martaon • 25 November 2021 17:44
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Lembaga legislatif menghormati keputusan tersebut.
 
"Kami baru mendengar putusan dari MK juga yang baru diputuskan pada hari ini, tentunya kami menghormati keputusan MK yang bersifat final dan mengikat," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 November 2021.
 
Namun, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu meminta waktu untuk mempelajari putusan yang dibacakan pada hari ini. Dengan begitu, DPR bisa menyusun langkah merespon perintah MK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Hormati Putusan MK, Pemerintah akan Perbaiki UU Cipta Kerja
 
"Sehingga kami juga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat," ujar dia.
 
MK menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. MK meminta aturan itu diperbaiki dalam dua tahun.
 
"Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," ucap hakim konstitusi Anwar Usman dalam pembacaan putusan uji materi di Gedung MK, Kamis, 25 November 2021.
 
Anwar mengatakan UU Cipta Kerja masih berlaku sampai tenggat waktu perbaikan. Jika tidak diperbaiki, beleid tersebut menjadi inkonstitusional permanen.
 
Menurut Mahkamah, pembentukan UU Cipta Kerja dengan metode omnibus law menimbulkan ketidakjelasan. Perbaikan beleid harus menggunakan metode yang pasti, baku, dan standar sesuai Pasal 44 dan 64 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
 
"Baik penyusunan naskah akademik maupun rancangan UU dilakukan menurut Mahkamah harus sesuai teknik yang telah ditentukan sesuai asas aturan perundang-undangan," ujar hakim konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan Mahkamah. 
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif