Direktur Utama nonaktif Perusahaan Umum Daerah Pembangunan (Perumda) Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan/Medcom.id/Adin
Direktur Utama nonaktif Perusahaan Umum Daerah Pembangunan (Perumda) Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan/Medcom.id/Adin

Dirut Nonaktif Perumda Sarana Jaya Diduga Rugikan Negara Rp152 Miliar

Nasional KPK DKI Jakarta kasus tanah kasus korupsi Pemprov DKI Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi
Candra Yuri Nuralam • 27 Mei 2021 20:30
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur Utama nonaktif Perusahaan Umum Daerah Pembangunan (Perumda) Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan. Tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, ini diduga merugikan negara ratusan miliar rupiah.
 
"Diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp152,5 miliar," kata pelaksana harian (Plh) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Mei 2021.
 
Setyo mengatakan kasus ini bermula ketika Perumda Sarana Jaya diberi proyek mencari lahan di Jakarta untuk dijadikan bank tanah. Perumda Sarana Jaya memilih PT Adonara Propertindo sebagai rekanan dalam mencari tanah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: KPK Tahan Dirut Nonaktif Perumda Sarana Jaya
 
Setelah kesepakatan rekanan itu, Yoory dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene menyetujui pembelian tanah di Jakarta Timur pada 8 April 2019. Kemudian, Perumda Sarana Jaya menyetorkan pembayaran tanah 50 persen ke rekening Anja melalui Bank DKI.
 
"Sekitar Rp108,8 miliar," ujar Setyo.
 
Setelah pembayaran pertama, Yoory mengusahakan Perumda Sarana Jaya mengirimkan uang Rp43,5 miliar ke Anja. Duit itu merupakan sisa pembayaran tanah yang disetujui kedua belah pihak.
 
Dari pembelian itu, KPK mendeteksi adanya empat keganjilan yang mengarah ke dugaan korupsi. Pertama, pembelian tanah tidak disertai kajian kelayakan objek.
 
Kedua, pembelian tanah tidak dilengkapi dengan kajian apprasial dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan yang berlaku. Lalu, pembelian tanah tidak sesuai prosedur dan dokumen pembelian tidak disusun secara tanggal mundur.
 
"Terakhir adanya kesepakatan harga awal yang dilakukan Anja dan Perumda Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dikakukan," ujar Setyo.
 
Yoory ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Direktur PT Adonara Propertindo Tomy Ardian, dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene. Lembaga Antikorupsi juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi di kasus ini. KPK belum menahan Anja dan Tomy, keduanya segera dipanggil untuk ditahan.
 
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif