Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Antara/Sigid Kurniawan
Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Antara/Sigid Kurniawan

ICW Sebut Penolakan PK Perkara Syafruddin Temenggung Janggal

Nasional kasus blbi
Candra Yuri Nuralam • 11 Agustus 2020 10:36
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) heran Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap putusan perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. ICW menilai hukuman Syafruddin justru pantas diperberat.
 
"Terlalu banyak kejanggalan dalam putusan kasasi yang akhirnya melepas Syafruddin Arsyad Temenggung," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2020.
 
MA menolak PK KPK mengacu pada Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIV/2016, dan Surat Edaran MA Nomor 04/2014. Aturan itu menyebut hanya terdakwa, keluarga, dan ahli waris yang boleh mengajukan PK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


ICW menilai MA keliru. Padahal, kata Kurnia, Pasal 263 ayat 3 KUHAP menyebut jaksa bisa mewakili korban dalam melakukan PK.
 
"Pasal itu pada dasarnya membuka celah bagi jaksa untuk melakukan upaya hukum luar biasa tersebut," ujar Kurnia.
 
ICW menilai ada kekeliruan dalam kasasi kasus Syafruddin. Putusan kasasi menyebutkan perkara tersebut bukan termasuk perbuatan pidana. Putusan banding Syafruddin yang memberikan pemberatan harusnya menjadi acuan hukumannya.
 
"Hal tersebut terbukti saat 2007, aset yang seolah-olah dikatakan bernilai Rp4,8 triliun ternyata setelah dilakukan pelelangan oleh Kementerian Keuangan hanya senilai Rp220 miliar," ujar Kurnia.
 
Penilaian terkait perkara Syafruddin ranah pidana atau bukan yang menjadi dasar amar MA, semestinya sudah selesai saat permohonan praperadilan Syafruddin ditolak.
 
Baca: MA Tolak Permohonan PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung
 
Sebelumnya, MA menolak PK KPK dalam kasus korupsi Syafruddin. Upaya hukum itu diajukan KPK untuk menjerat kembali Syafruddin di tingkat kasasi.
 
Lewat memori PK yang dibacakan 9 Januari 2020, Jaksa KPK menyinggung dugaan pelanggaran hakim agung Syamsul Rakan Chaniago, yang memutus kasasi Syafruddin. Jaksa menilai anggota majelis hakim telah melanggar prinsip imparsialitas dalam memutus perkara.
 
Pasalnya, Syamsul sempat berkomunikasi dan bertemu Ahmad Yani yang merupakan penasihat hukum Syafruddin sebelum kasasi diputus. Kemudian, ada kontradiksi antara putusan dengan pertimbangan hakim dalam memori PK jaksa KPK.
 
Majelis hakim MA dalam amar putusan menilai perbuatan Syafruddin terbukti sebagaimana dakwaan. Namun, bukan tindak pidana.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif