mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. ANT/Sigit Kurniawan
mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. ANT/Sigit Kurniawan

MA Tolak Permohonan PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung

Nasional kasus blbi
Fachri Audhia Hafiez • 03 Agustus 2020 20:04
Jakarta: Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Upaya hukum itu diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjerat kembali Syafruddin di tingkat kasasi.
 
"Permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran No. 04/2014," kata juru bicara MA Andi Samsan Nganro dalam keterangan tertulis, Senin, 3 Agustus 2020.
 
Andi mengatakan keputusan itu diteliti hakim penelaah berdasarkan memorandum Kasubdit perkara PK serta grasi pidana khusus pada MA. Berkas perkara permohonan PK layak dikembalikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Surat pengantar pengiriman berkas permohonan PK tersebut 16 Juli 2020," ucap Andi.
 
Lewat memori PK yang dibacakan 9 Januari 2020, Jaksa KPK menyinggung dugaan pelanggaran hakim agung Syamsul Rakan Chaniago, yang memutus kasasi Syafruddin. Jaksa menilai anggota majelis hakim telah melanggar prinsip imparsialitas dalam memutus perkara.
 
(Baca: MA Bebaskan Terdakwa SKL BLBI Syafruddin Arsyad)
 
Pasalnya, Syamsul sempat berkomunikasi dan bertemu Ahmad Yani yang merupakan penasihat hukum Syafruddin sebelum kasasi diputus. Kemudian, ada kontradiksi antara putusan dengan pertimbangan hakim dalam memori PK jaksa KPK.
 
Majelis hakim MA dalam amar putusan menilai perbuatan Syafruddin terbukti sebagaimana dakwaan. Namun, bukan tindak pidana.
 
Sebelumnya, Syafruddin didakwa melakukan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang dimiliki Sjamsul Nursalim.
 
Majelis Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 13 tahun penjara ditambah denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Syafruddin Arsyad Temenggung pada 24 September 2018.
 
Syafruddin mengajukan banding pada 2 Januari 2019. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan ketentuan, bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
 
Syafruddin lantas mengajukan kasasi ke MA. Majelis hakim tingkat kasasi malah membatalkan putusan sebelumnya.
 
Dua hakim menilai perbuatan Syafruddin bukan perbuatan pidana. Hakim Syamsul Rakan Chaniago dalam amarnya menyebut perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan perdata dan Hakim Mohamad Askin menilai itu perbuatan administrasi. Hanya Hakim Salman Luthan yang berpendapat bahwa dakwaan terbukti dan merupakan perbuatan pidana.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif