Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menyeriusi pendampingan panitia khusus (pansus) DPR mengusut penyelewengan kuota haji. Kerja sama DPR dan Lembaga Antirasuah didukung, untuk mencegah penyelewengan dana rakyat.
“Anggota DPR RI digaji dari uang rakyat harus berpihak kepada rakyat jangan sampai masuk angin,” kata Koordinator Eksekutif Almas Andi Isa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2024.
KPK, kata Andi, mesti jeli mendampingi pengusutan dugaan penyelewengan kuota haji. Lembaga Antirasuah juga mesti berani mengembangkan temuan jika ditemukan kejanggalan lainnya.
“Uang rakyat hasil keringat rakyat bukan untuk kemewahan para pejabat,” ujar Andi.
KPK juga diminta mengundang sejumlah pejabat yang mengurusi kuota haji untuk memberikan klarifikasi. Salah satunya yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki.
Sebelumnya, KPK merespons rencana panitia khusus (pansus) DPR untuk mengusut penyelewengan kuota haji. Lembaga Antirasuah siap untuk mendampingi pedalaman kejadian tersebut.
“KPK menyambut positif pansus yang dibuat, tentunya apabila nanti ada permintaan dari DPR untuk pendampingan KPK, kita akan lihat dalam kapasitas apa KPK bisa mendampingi kegiatan tersebut,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Juli 2024.
Tessa belum bisa memerinci langkah yang akan diambil pihaknya atas permintaan tersebut. Tapi, kata dia, KPK siap membuka kasus jika terindikasi korupsi.
“Mungkin apabila ditemukan ada indikasi korupsi di situ, baru nanti, baik itu pencegahan maupun penindakan bisa turun. Tapi tentunya sejauh ini kita belum ada tindakan apa pun. Tapi pada prinsipnya KPK menyambut positif,” ucap Tessa.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menyeriusi pendampingan panitia khusus (pansus) DPR mengusut penyelewengan
kuota haji. Kerja sama DPR dan Lembaga Antirasuah didukung, untuk mencegah penyelewengan dana rakyat.
“Anggota DPR RI digaji dari uang rakyat harus berpihak kepada rakyat jangan sampai masuk angin,” kata Koordinator Eksekutif Almas Andi Isa di depan Gedung Merah Putih
KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2024.
KPK, kata Andi, mesti jeli mendampingi pengusutan dugaan penyelewengan kuota haji. Lembaga Antirasuah juga mesti berani mengembangkan temuan jika ditemukan kejanggalan lainnya.
“Uang rakyat hasil keringat rakyat bukan untuk kemewahan para pejabat,” ujar Andi.
KPK juga diminta mengundang sejumlah pejabat yang mengurusi kuota haji untuk memberikan klarifikasi. Salah satunya yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki.
Sebelumnya, KPK merespons rencana panitia khusus (pansus) DPR untuk mengusut penyelewengan kuota haji. Lembaga Antirasuah siap untuk mendampingi pedalaman kejadian tersebut.
“KPK menyambut positif pansus yang dibuat, tentunya apabila nanti ada permintaan dari DPR untuk pendampingan KPK, kita akan lihat dalam kapasitas apa KPK bisa mendampingi kegiatan tersebut,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Juli 2024.
Tessa belum bisa memerinci langkah yang akan diambil pihaknya atas permintaan tersebut. Tapi, kata dia, KPK siap membuka kasus jika terindikasi korupsi.
“Mungkin apabila ditemukan ada indikasi korupsi di situ, baru nanti, baik itu pencegahan maupun penindakan bisa turun. Tapi tentunya sejauh ini kita belum ada tindakan apa pun. Tapi pada prinsipnya KPK menyambut positif,” ucap Tessa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
