Menpora Imam Nahrawi di KPK--Medcom.id--Juven Martua Sitompul
Menpora Imam Nahrawi di KPK--Medcom.id--Juven Martua Sitompul

Ahli Hukum: Belum Tentu Menpora Bersalah

Nasional OTT Pejabat Kemenpora
K. Yudha Wirakusuma • 15 Mei 2019 19:42
Jakarta: Ahli Hukum Pidana, Teuku Nasrullah menanggapi maraknya pemberitaan kasus korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI 2018, yang diduga melibatkan Menpora Imam Nahrawi sebagai pengambil keputusan. Menurutnya, framing publik yang seolah menganggap Menpora Imam Nahrawi ikut terseret dalam kasus ini tidak lah tepat.
 
"Publik bisa saja menganggap ini ada pidana, tapi pemetaan hukum terkait apakah keputusan yang diambil oleh Menpora itu benar atau tidak, itu harus diuji secara hukum." kata Nasrullah saat dihubungi, Selasa, 14 Mei 2019.
 
Menurut Nasrullah, kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan dalam hal ini Menpora, terkait dana hibah kepada KONI bisa ada unsur pidana jika keputusan yang diambil itu ada unsur koruptif atau dirancang untuk menguntungkan seseorang. Tapi, jika keputusan yang diambil Menpora itu murni karena itikad baik, tapi pada pelaksanaannya ada anak buahnya yang nakal, itu tidak bisa dipidana.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Biarlah hasil penyidikan aparat penegak hukum yang menyimpulkan apakah Menpora bersalah atau tidak secara hukum," imbuhnya.
 
Nasrullah berpesan kepada publik dan teman-teman media untuk terus mengawal proses penegakan kasus hukum ini agar berjalan transparan, objektif dan tidak tebang pilih.
 
"Kepada publik dan teman-teman media, kawal terus kasus ini dan jangan membuat framing, karena framing itu lebih berat daripada hukum yang sebenarnya. Belum tentu Menpora itu bersalah." pungkasnya.
 
Baca: Nasib Menteri Imam Nahrawi Bergantung Fakta Persidangan
 
Sebelumnya, Imam Nahrawi disebut dalam persidangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KONI Ending Fuad Hamidy beberapa waktu lalu. Hal ini berawal saat jaksa KPK mengonfirmasi keterangan Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Suradi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan Fuad.
 
Dalam BAP itu, Suradi menyebut pada Kamis, 13 Desember 2018, Fuad mengarahkan pembuatan alternatif pembiayaan kegiatan KONI sebesar Rp17,9 miliar. Saat itu, Fuad Hamidy meminta Suradi menyusun beberapa alternatif kegiatan agar biaya sebesar-besarnya dikeluarkan KONI Rp8 miliar dari total Rp17,9 miliar.
 
Alasannya, Fuad Hamidy punya kebutuhan untuk memberikan uang kepada sejumlah pihak Kemenpora seperti Imam Nahrawi, Ulum, Mulyana dan beberapa pejabat lain. Suradi mengamini pertanyaan jaksa tersebut.
 
"Betul, waktu Pak Sekjen mengatakan, 'Uangnya tidak cukup, tolong dibuat Rp5 miliar karena ternyata kebutuhannya seperti ini ada Rp3 miliar sekian seperti di daftar'. Lalu ditambah Rp5,5 miliar jadi sekitar Rp8 miliar," jawab Suradi dalam persidangan.
 
Menanggapi jawaban Suradi, jaksa lantas menanyakan daftar penerima dana yang dibuat. Salah satunya berinisial 'M' yang didaftarkan menerima Rp1,5 miliar.
 
Suradi mengakui 'M' itu ialah Menpora Imam Nahrawi. “Mungkin untuk menteri. Karena didikte ke saya, hanya inisial saja. Menurut asumsi saya menteri,” jawab Suradi.
 
Jaksa juga mengonfirmasi sejumlah inisial lain, seperti 'Ul' yang disebut akan menerima Rp500 juta. Menurut Suradi 'Ul' ialah Miftahul Ulum, asisten pribadi Imam Nahrawi.
 
Kemudian, ada pula inisial 'Mly' yang diduga Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana. 'Mly' tertulis akan menerima fee Rp400 juta.
 
Selanjutnya 'Ap' yang diduga merupakan PPK pada Kemenpora Adhi Purnomo dengan nilai fee Rp250 juta. “Sudah diberikan atau belum saya tidak tahu,” ucap Suradi.
 
Dalam perkara ini, Fuad beserta Bendahara Umum KONI Johny E Awuy didakwa menyuap pejabat Kemenpora. Suap itu untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI Pusat kepada Kemenpora pada tahun kegiatan 2018.
 
Johny dan Fuad diyakini memberikan hadiah berupa satu unit Mobil Fortuner VRZ TRD warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1749 ZJB kepada Mulyana. Selain itu, Mulyana turut menerima uang sejumlah Rp300 juta.
 
Kemudian, dia juga menerima satu kartu ATM Debit BNI nomor 5371 7606 3014 6404 dengan saldo senilai Rp100 juta dan satu buah ponsel Samsung Galaxy Note 9. Fuad turut berperan memberikan hadiah kepada Adhi Purnomo dan Staf Deputi IV Olahraga Prestasi Kemenpora Eko Triyanta berupa uang Rp215 juta.
 
Johny dan Fuad disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif