Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Nasib Menteri Imam Nahrawi Bergantung Fakta Persidangan

Nasional OTT Pejabat Kemenpora
Juven Martua Sitompul • 24 April 2019 10:51
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengembangkan kasus dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Penyidik saat ini masih menilik fakta-fakta baru yang muncul dalam persidangan.
 
"Nanti kita lihat bagaimana fakta persidangan yang muncul sampai pada pertimbangan-pertimbangan hakimnya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 24 April 2019.
 
Febri tak membantah salah satu hal yang akan didalami penyidik dari fakta persidangan adalah aliran suap dana hibah KONI ke pihak lain. Beberapa nama yang disebut ikut kecipratan uang haram adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, asisten pribadi menpora Miftahul Ulum, pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemenpora Adhi Purnomo, dan Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau memang ada misalnya dugaan penyimpangan lain atau temuan-temuan lain yang tepat dan bisa ditelusuri ya kami akan terus telusuri," ujar dia.
 
Munculnya nama-nama pihak yang disebut ikut menerima aliran suap bukan barang baru. Ini mengingat, penyidik KPK telah menelusuri dugaan itu melalui serangkaian pemeriksaan terhadap pihak-pihak tersebut.
 
Selain pemeriksaan, penyidik bahkan telah menggeledah sejumlah ruangan di Kemenpora, termasuk ruang kerja Imam Nahrawi. Beberapa dokumen terkait ihwal pengajuan dana hibah KONI yang disita dari ruangan itu pun telah dikonfirmasi penyidik kepada pihak bersangkutan.
 
"Ketika diperiksa di tahap penyidikan kami sudah mengkonfirmasi dan mengklarifikasi beberapa hal posisi dari Menpora sendiri, misalnya terkait kalau ada proposal-proposal atau pengetahuannya tentang pengajuan dana, sejauh mana mengetahui tentang adanya dugaan aliran dana dan lain-lain, itu kami klarifikasi di tahap penyidikan," ujar dia.
 
Febri tak menampik semua saksi yang diperiksa dalam tahap penyidikan berpeluang dihadirkan jaksa penuntut dalam persidangan, termasuk Imam Nahrawi. Para saksi bakal dikonfirmasi sejumlah hal yang relevan dengan perkara.
 
"Nanti tentu sesuai kebutuhan di persidangan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan maka hal-hal yang relevan akan didalami," jelas dia.
 
Imam Nahrawi disebut dalam persidangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KONI Ending Fuad Hamidy beberapa waktu lalu. Hal ini berawal saat jaksa KPK mengonfirmasi keterangan Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Suradi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan Fuad.
 
Dalam BAP itu, Suradi menyebut pada Kamis, 13 Desember 2018, Fuad mengarahkan pembuatan alternatif pembiayaan kegiatan KONI sebesar Rp17,9 miliar. Saat itu, Fuad Hamidy meminta Suradi menyusun beberapa alternatif kegiatan agar biaya sebesar-besarnya dikeluarkan KONI Rp8 miliar dari total Rp17,9 miliar.
 
Alasannya, Fuad Hamidy punya kebutuhan untuk memberikan uang kepada sejumlah pihak Kemenpora seperti Imam Nahrawi, Ulum, Mulyana dan beberapa pejabat lain. Suradi mengamini pertanyaan jaksa tersebut.
 
"Betul, waktu Pak Sekjen mengatakan, 'Uangnya tidak cukup, tolong dibuat Rp5 miliar karena ternyata kebutuhannya seperti ini ada Rp3 miliar sekian seperti di daftar'. Lalu ditambah Rp5,5 miliar jadi sekitar Rp8 miliar," jawab Suradi dalam persidangan.
 
Menanggapi jawaban Suradi, jaksa lantas menanyakan daftar penerima dana yang dibuat. Salah satunya berinisial 'M' yang didaftarkan menerima Rp1,5 miliar.
 
Suradi mengakui 'M' itu ialah Menpora Imam Nahrawi. “Mungkin untuk menteri. Karena didikte ke saya, hanya inisial saja. Menurut asumsi saya menteri,” jawab Suradi.
 
Jaksa juga mengonfirmasi sejumlah inisial lain, seperti 'Ul' yang disebut akan menerima Rp500 juta. Menurut Suradi 'Ul' ialah Miftahul Ulum, asisten pribadi Imam Nahrawi.
 
Kemudian, ada pula inisial 'Mly' yang diduga Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana. 'Mly' tertulis akan menerima fee Rp400 juta.
 
Selanjutnya 'Ap' yang diduga merupakan PPK pada Kemenpora Adhi Purnomo dengan nilai fee Rp250 juta. “Sudah diberikan atau belum saya tidak tahu,” ucap Suradi.
 
Baca: KPK Berpeluang Hadirkan Menteri Imam Nahrawi di Persidangan
 
Dalam perkara ini, Fuad beserta Bendahara Umum KONI Johny E Awuy didakwa menyuap pejabat Kemenpora. Suap itu untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI Pusat kepada Kemenpora pada tahun kegiatan 2018.
 
Johny dan Fuad diyakini memberikan hadiah berupa satu unit Mobil Fortuner VRZ TRD warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1749 ZJB kepada Mulyana. Selain itu, Mulyana turut menerima uang sejumlah Rp300 juta.
 
Kemudian, dia juga menerima satu kartu ATM Debit BNI nomor 5371 7606 3014 6404 dengan saldo senilai Rp100 juta dan satu buah ponsel Samsung Galaxy Note 9. Fuad turut berperan memberikan hadiah kepada Adhi Purnomo dan Staf Deputi IV Olahraga Prestasi Kemenpora Eko Triyanta berupa uang Rp215 juta.
 
Johny dan Fuad disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA18:59

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif