Menpora Imam Nahrawi di KPK/Medcom.id/Juven Martua Sitompul
Menpora Imam Nahrawi di KPK/Medcom.id/Juven Martua Sitompul

KPK Berpeluang Hadirkan Menteri Imam Nahrawi di Persidangan

Nasional OTT Pejabat Kemenpora
Juven Martua Sitompul • 23 April 2019 08:00
Jakarta: Jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang menghadirkan Menteri Olahraga Imam Nahrawi, sebagai saksi dalam persidangan perkara suap dana hibah Kemenpora kepada KONI. Apalagi, Imam pernah diperiksa dalam proses penyidikan.
 
"Sudah dilakukan proses pemeriksaan di tingkat penyidikan nanti kalau dibutuhkan diberi di tingkat pengadilan tentu akan diperiksa juga," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 23 April 2019.
 
Jika nantinya dihadirkan sebagai saksi, menurut Febri, Imam bakal dikonfirmasi sejumlah hal yang relevan dengan perkara. Kemungkinan pertanyaan-pertanyaan jaksa KPK sama dengan materi pemeriksaan saat proses penyidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jaksa akan mencecar Imam seputar dokumen-dokumen pengajuan dana hibah dari KONI. Termasuk, pengetahuan Imam perihal proses permintaan dana hibah hingga pencairan.
 
"Nanti tentu sesuai kebutuhan di persidangan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan maka hal-hal yang relevan akan didalami," pungkasnya.
 
Nama Imam Nahrawi muncul dalam persidangan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy beberapa waktu lalu. Penyebutan Imam berawal saat jaksa KPK mengonfirmasi keterangan Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI, Suradi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan Fuad.
 
Dalam BAP itu, Suradi menyebut bahwa pada Kamis, 13 Desember 2018, Fuad Hamidy mengarahkan pembuatan alternatif pembiayaan kegiatan pada KONI sebesar Rp17,9 miliar. Saat itu, Fuad Hamidy meminta Suradi menyusun beberapa alternatif kegiatan agar biaya sebesar-besarnya dikeluarkan KONI Rp8 miliar dari total Rp17,9 miliar.
 
Alasannya, Fuad Hamidy punya kebutuhan untuk memberikan uang kepada sejumlah pihak Kemenpora seperti Imam Nahrawi, Ulum, Mulyana dan beberapa pejabat lain. Suradi mengamini pertanyaan jaksa tersebut.
 
"Betul, waktu Pak Sekjen mengatakan 'uangnya tidak cukup, tolong dibuat Rp 5 miliar karena ternyata kebutuhannya seperti ini ada Rp3 miliar sekian seperti di daftar', lalu ditambah Rp5,5 miliar jadi sekitar Rp8 miliar," jawab Suradi dalam persidangan.
 
Menanggapi jawaban Suradi, jaksa lantas menanyakan daftar penerima dana yang dibuat. Salah satunya berinisial 'M' yang didaftarkan menerima Rp1,5 miliar.
 
Suradi mengakui 'M' itu ialah Menpora Imam Nahrowi. 'Mungkin untuk menteri. Karena didikte ke saya, hanya inisial saja. Menurut asumsi saya menteri,' jawab Suradi.
 
Jaksa juga mengonfirmasi sejumlah inisial lain, seperti 'Ul' yang disebut akan menerima Rp500 juta. Menurut Suradi 'Ul' ialah Miftahul Ulum yang merupakan asisten pribadi dari Menpora Imam Nahrowi.
 
Kemudian 'Mly' yang diduga Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana. 'Mly' tertulis akan menerima fee Rp400 juta.
 
Selanjutnya 'Ap' yang diduga merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada KemenporaAdhi Purnomo dengan nilai fee Rp250 juta. 'Sudah diberikan atau belum saya tidak tahu,' ucap Suradi.
 
Dalam perkara ini Fuad beserta Bendahara Umum KONI Johny E Awuy didakwa menyuap pejabat Kemenpora. Suap itu untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI Pusat kepada Kemenpora pada tahun kegiatan 2018.
 
Johny dan Fuad diyakini memberikan hadiah berupa satu unit Mobil Fortuner VRZ TRD warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1749 ZJB kepada Mulyana. Selain itu, Mulyana turut menerima uang sejumlah Rp300 juta.
 
Kemudian, satu buah kartu ATM Debit BNI nomor 5371 7606 3014 6404 dengan saldo senilai Rp100 juta dan satu buah handphone merk Samsung Galaxy Note 9. Fuad turut berperan memberikan hadiah kepada Adhi Purnomo dan Staf Deputi IV Olahraga Prestasi Kemenpora Eko Triyanta berupa uang Rp215 juta.
 
Johny dan Fuad disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif