Jusuf Kalla Ingatkan KPK Harus Independen, Jangan Terpengaruh Politik
Fachri Audhia Hafiez • 13 April 2023 14:49
Jakarta: Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyoroti dinamika internal yang tengah bergejolak di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). JK mengingatkan supaya Lembaga Antikorupsi independen dan tak masuk ranah politik.
"Baru bisa efektif kalau dia independen. Untuk itu, jangan terjadi suatu pengaruh politik masuk ke situ. Seperti banyak diisukan," kata JK di Kantor Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta, Kamis, 13 April 2023.
Kalla mengibaratkan KPK dengan masjid. Keduanya sama-sama harus bebas dari kepentingan politik. Pasalnya, masjid kerap digunakan untuk ajang kampanye.
"Saya bilang kan KPK sama dengan masjid. Baru bisa masjid berfungsi kalau betul-betul itu mendengar, tidak urusan politik macam-macam. Sama dengan KPK juga," jelas JK.
Ketua Umum DMI itu mendorong peran lebih dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Sehingga, KPK tetap pada jalurnya sebagai aparat penegak hukum (APH).
"Karena itulah bagus lah ada pengawas yang mengawasi, dan itu adalah mekanisme yang bagus sebenarnya yang harus berjalan," ucap JK.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyoroti dinamika internal yang tengah bergejolak di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). JK mengingatkan supaya Lembaga Antikorupsi independen dan tak masuk ranah politik.
"Baru bisa efektif kalau dia independen. Untuk itu, jangan terjadi suatu pengaruh politik masuk ke situ. Seperti banyak diisukan," kata JK di Kantor Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta, Kamis, 13 April 2023.
Kalla mengibaratkan KPK dengan masjid. Keduanya sama-sama harus bebas dari kepentingan politik. Pasalnya, masjid kerap digunakan untuk ajang kampanye.
"Saya bilang kan KPK sama dengan masjid. Baru bisa masjid berfungsi kalau betul-betul itu mendengar, tidak urusan politik macam-macam. Sama dengan KPK juga," jelas JK.
Ketua Umum DMI itu mendorong peran lebih dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Sehingga, KPK tetap pada jalurnya sebagai aparat penegak hukum (APH).
"Karena itulah bagus lah ada pengawas yang mengawasi, dan itu adalah mekanisme yang bagus sebenarnya yang harus berjalan," ucap JK.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)