Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri.
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri.

Jejak Transfer Fee Kasus PT Dirgantara Indonesia Diusut

Nasional kasus korupsi
Fachri Audhia Hafiez • 06 Juli 2020 22:47
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan transfer fee dalam kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (DI) tahun 2007-2017. Keterangan itu didalami melalui saksi Manager Wilayah Pemasaran dan Penjualan Aircraft Service PT DI Sumarno.
 
"Penyidik mendalami keterangan saksi mengenai adanya proses transfer fee mitra dari dan untuk pihak-pihak tertentu," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin, 6 Juli 2020.
 
Sumarno diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Direktur Utama PT DI Budi Santoso. Penyidik juga menggali informasi mengenai peran dalam kemitraan dengan user maupun mitra di Aircraft Service PT DI.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kemudian mengenai proses penetapan besaran fee ke customer atas arahan pihak-pihak tertentu," ujar Ali.
 
Pada perkara ini, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan mantan Direktur Keuangan dan Administrasi PT Dirgantara Indonesia (DI), Hermawan Hadi Mulyana dan mantan manager penagihan PT DI Achmad Azar. Hermawan tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang.
 
"Saksi Achmad Azar pemeriksaan dilakukan di Bali," ujar Ali.
 
Baca: Eks Direktur Keuangan PT Dirgantara Indonesia Dipanggil KPK
 
KPK menetapkan Budi Santoso dan mantan Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia Irzal Rinaldi Zailani sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat korupsi pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia pada 2007-2017.
 
Negara ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp205,3 miliar dan USD8,65 juta. Kedua tersangka dinilai melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
 

(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif