Penggugat UU Peternakan Mengaku tak Kenal Basuki

medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menggali hubungan antara pemohon uji materi Undang-Undang 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Basuki Hariman. Basuki adalah importir daging yang diduga menyuap hakim konstitusi nonaktif Patrialis Akbar.  Salah satu penggugat, Teguh Boediyana, mengaku tak kenal Basuki Hariman, sang bos impor daging. Teguh adalah Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI). Ia merupakan satu dari enam pihak yang mengajukan uji materi UU 41 Tahun 2014.  "Saya itu tidak kenal dengan Basuki," tegas Teguh Boediyana di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa 7 Februari 2017. Kamaludin diperiksa di KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto. Teguh mengakui hubungan dirinya dengan Patrialis dan Basuki sempat ditanyakan KPK dalam pemeriksaan. Apalagi kasus suap yang menyeret keduanya menjadi tersangka berkaitan dengan gugatan UU Peternakan. "KPK kemarin hanya kasih pertanyaan yang normatif," kata Teguh. Teguh menjelaskan, nama Basuki diketahuinya saat kasus suap uji materi UU Peternakan muncul. Sedangkan Patrialis ia ketahui sebagai salah satu hakim di dalam uji materi UU Peternakan. "Tapi saya tidak kenal dekat. Lagipula, beliau kan figur publik," kata dia. Hari ini Mahkamah Konstitusi membacakan putusan uji materi itu. MK menolak hampir semua gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dari empat poin gugatan, MK hanya mengabulkan satu poin permohonan dengan syarat. Baca: MK Tolak Hampir Semua Uji Materi UU Peternakan Dalam pembacaan amar putusan yang disampaikan Ketua Hakim Konstitusi Arief Hidayat, MK memutuskan hanya Pasal 36E ayat (1) UU Peternakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Pasal itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. "Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya," ucap Arief saat membacakan putusan di gedung MK, Jakarta, Selasa 7 Februari 2017. Pasal 36E ayat (1) berbunyi, "dalam hal tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan ternak dan/atau produk hewan." Hakim Konstitusi menilai gugatan pemohon untuk poin tersebut dapat diterima karena beberapa pertimbangan. Salah satunya dan yang paling penting adalah terkait standar kesehatan. Dalam pertimbangan yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, negara secara mutlak harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal. Potensi ancaman kesehatan impor berbasis zona tidak akan hilang sepenuhnya walau ada standar dan pengawasan ketat. Prinsip kehati-hatian ini berkaitan dengan kepastian dan hak kesehatan masyarakat yang termaktub di UUD 1945 Pasal 24H ayat 1. Namun hakim menilai aturan impor basis zona dalam waktu mendesak pada Pasal 36H ayat 1 sudah mengatur lebih lanjut di dalam penjelasan. "Karena itu pemasukan produk hewan ke dalam wilayah NKRI, khususnya melalui sistem zona, harus dipandang sebagai solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu," kata Manahan. Sedangkan untuk gugatan Pasal 36C ayat (1) tentang impor ternak berbasis zona, dan Pasal 36C ayat (3) tentang ketentuan impor basis zona tidak dikabulkan oleh MK. Teguh Boediyana sebagai pemohon gugatan mengaku bisa menerima putusan MK. Dia mengaku sudah cukup puas karena MK menekankan impor daging tidak boleh dilakukan bila kondisi tidak mendesak. "Saya datang menunggu putusan tanpa harapan apa pun. Ini kita sudah puas," ucap Teguh. Draft salinan putusan uji materi yang dibacakan hari ini sempat bocor. KPK menemukan draft putusan itu saat menangkap tangan Kamaludin, rekan hakim nonaktif MK Patrialis Akbar. Diduga, draft itu diberikan ke Kamaludin untuk diteruskan ke Basuki Hariman. Basuki adalah importir daging yang diduga menyuap Patrialis. Ketiganya, plus Sekretaris Basuki Hariman yaitu NG Fenny ditetapkan KPK menjadi tersangka.