Kejaksaan Agung. Foto: MI
Kejaksaan Agung. Foto: MI

Kejagung Periksa Akuntan PT Wilmar Nabati Usut Rasuah Minyak Goreng

Nasional kasus korupsi Kejaksaan Agung Penegakan Hukum Ekspor CPO Mafia Minyak Goreng
Tri Subarkah • 28 April 2022 19:12
Jakarta: penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa Head Accounting Departement PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial LL. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, LL diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng.
 
"Diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022," kata Ketut melalui keterangan tertulis, Kamis, 28 April 2022.
 
Baca: Kejagung: Kewajiban DMO Eksportir Minyak Goreng Hanya di Atas Kertas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Inisial LL merujuk nama Lusianti Lauren. Selain Lusianti, penyidik Gedung Bundar juga memeriksa TM selaku Direktur PT Sari Agrotama Persada dalam perkara itu. TM adalah inisial dari Tonny Muksim. PT Sari Agrotama memproduksi minyak goreng dengan nama Fortune. Perusahaan itu masih satu grup dengan Wilmar.
 
Dalam perkara itu, Kejagung telah menetapkan empat tersangka. Salah satunya adalah Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Master adalah satu dari tiga tersangka unsur swasta selain Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA, dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.
 
Adapun satu tersangka lain adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Pedagangan Indrasari Wisnu Wardhana. Rasuah itu terjadi karena terbitnya persetujuan ekspor (PE) dari Kemendag ke para eksportir yang dinilai tidak memenuhi syarat memenuhi kewajiban domestic market dan domestic price obligation.
 
Jampidsus Febrie Adriansyah mengungkap selama periode Januari 2021 sampai Maret 2022, ada 88 perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor CPO. Ia membuka kemungkinan bertambahnya tersangka baru dalam penyidikan tersebut.
 
"88 (perusahaan) itu yang kita cek, bener enggak ekspor itu dikeluarkan dia telah memenuhi DMO di pasaran domestik. Kalau dia enggak (memenuhi kewajiban), ya bisa tersangka lah dia," terang Febrie.
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif