Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengaku memecat puluhan aparatur sipil negara (ASN) setiap bulan. Mereka terbukti terlibat radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, dan korupsi.
"Saya sedih jadi Menpan RB, hampir tiap bulan dalam rapat kami memutuskan rata-rata 30-40 orang yang harus saya ambil keputusan untuk dipecat, dinonaktifkan, dinonjobkan, dan turun pangkat," kata Tjahjo dalam rilis survei virtual, Minggu, 18 April 2021.
Tjahjo mengaku pihaknya juga kerap kehilangan orang-orang pintar yang mestinya bisa menempati posisi strategis di instansi pemerintah. Situasi ini akibat banyak ASN terpapar radikalisme.
"Kami punya semua datanya dari media sosial yang dia pegang dan lewat PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," ujar Tjahjo.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan Kemenpan RB telah menggandeng sejumlah lembaga untuk mengawasi dan mengkritisi kinerja ASN. Mulai dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman.
(Baca: Kurang Pengawasan Bikin ASN Mudah Terima 'Uang Panas')
Perilaku radikalisme, kata Tjahjo, berkaitan erat dengan intoleransi. Pada jajak pendapat yang diselenggarakan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan tingkat toleransi ASN tinggi.
Orang yang berbeda agama boleh menjadi kepala di divisi yang ditempati responden sebesar 78,9 persen. Kemudian, orang yang berbeda agama boleh menjadi pimpinan di instansi pemerintah sebanyak 76,9 persen.
Namun, ada juga yang merasa keberatan orang berbeda agama jadi pimpinan divisi atau instansi. Responden yang keberatan dipimpin orang beragama lain dalam satu divisi ada 14,1 persen.
Sedangkan yang keberatan dipimpin dalam instansi pemerintah ada 15,1 persen. Sisanya masing-masing 6 persen menjawab tergantung dan 1 persen tak jawab.
Populasi survei yakni ASN yang tersebar di 14 provinsi. Jumlah populasi ASN di tingkat pusat dan daerah dalam penelitian ini sebanyak 915.504 orang atau sekitar 22 persen dari total jumlah ASN di Indonesia.
Survei menyasar 1.000 responden yang dipilih secara acak atau stratified multistage random sampling. Dari populasi itu dilakukan oversample sebanyak 200 responden yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga. Total sampel akhir yang dianalisis sebanyak 1.201 responden.
Responden diwawancarai secara tatap muka secara daring maupun luring. Survei dilakukan pada 3 Januari-31 Maret 2021.
Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengaku memecat puluhan aparatur sipil negara (
ASN) setiap bulan. Mereka terbukti terlibat
radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, dan
korupsi.
"Saya sedih jadi Menpan RB, hampir tiap bulan dalam rapat kami memutuskan rata-rata 30-40 orang yang harus saya ambil keputusan untuk dipecat, dinonaktifkan, dinonjobkan, dan turun pangkat," kata Tjahjo dalam rilis survei virtual, Minggu, 18 April 2021.
Tjahjo mengaku pihaknya juga kerap kehilangan orang-orang pintar yang mestinya bisa menempati posisi strategis di instansi pemerintah. Situasi ini akibat banyak ASN terpapar radikalisme.
"Kami punya semua datanya dari media sosial yang dia pegang dan lewat PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," ujar Tjahjo.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan Kemenpan RB telah menggandeng sejumlah lembaga untuk mengawasi dan mengkritisi kinerja ASN. Mulai dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman.
(Baca:
Kurang Pengawasan Bikin ASN Mudah Terima 'Uang Panas')
Perilaku radikalisme, kata Tjahjo, berkaitan erat dengan intoleransi. Pada jajak pendapat yang diselenggarakan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan tingkat toleransi ASN tinggi.
Orang yang berbeda agama boleh menjadi kepala di divisi yang ditempati responden sebesar 78,9 persen. Kemudian, orang yang berbeda agama boleh menjadi pimpinan di instansi pemerintah sebanyak 76,9 persen.
Namun, ada juga yang merasa keberatan orang berbeda agama jadi pimpinan divisi atau instansi. Responden yang keberatan dipimpin orang beragama lain dalam satu divisi ada 14,1 persen.
Sedangkan yang keberatan dipimpin dalam instansi pemerintah ada 15,1 persen. Sisanya masing-masing 6 persen menjawab tergantung dan 1 persen tak jawab.
Populasi survei yakni ASN yang tersebar di 14 provinsi. Jumlah populasi ASN di tingkat pusat dan daerah dalam penelitian ini sebanyak 915.504 orang atau sekitar 22 persen dari total jumlah ASN di Indonesia.
Survei menyasar 1.000 responden yang dipilih secara acak atau stratified multistage random sampling. Dari populasi itu dilakukan oversample sebanyak 200 responden yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga. Total sampel akhir yang dianalisis sebanyak 1.201 responden.
Responden diwawancarai secara tatap muka secara daring maupun luring. Survei dilakukan pada 3 Januari-31 Maret 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
