Jakarta: Pengawasan yang kurang menjadi salah satu faktor aparatur sipil negara (ASN) menerima uang di luar ketentuan. Hal ini terkuak dalam hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI).
"Sebanyak 49 persen ASN mengatakan kurangnya pengawasan itu memengaruhi dan menjadi faktor utama yang mengakibatkan ASN mau atau mudah menerima uang (dari pebisnis, masyarakat umum, dan sesama ASN)," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, dalam rilis survei virtual, Minggu, 18 April 2021.
Selain itu, 37,1 responden mengaku kedekatan ASN dengan pihak yang memberikan uang membuat mereka mudah mengantongi uang di luar ketentuan. Berikutnya 34,8 persen beralasan menerima duit karena dilatarbelakangi campur tangan politik dari penguasa.
Lalu, sebesar 26,2 persen responden mengaku gaji rendah menjadi faktor penentu. Pendapat lain dengan skor di bawah 25 persen ialah sudah menjadi budaya atau kebiasaan di suatu instansi menerima 'uang panas'.
(Baca: Survei LSI: 47,2 Persen ASN Mengaku Korupsi Terjadi di Sektor Pengadaan)
Lalu, mendapat uang tambahan di luar penghasilan rutin dan tidak ada ketentuan yang jelas yang mengatur penerimaan uang atau hadiah oleh ASN. Berikutnya, jarang ada ASN yang dihukum karena menerima uang atau hadiah di luar ketentuan, pelaku tidak paham yang dilakukan termasuk pelanggaran, serta didukung atasan.
Populasi survei yakni ASN yang tersebar di 14 provinsi. Jumlah populasi ASN di tingkat pusat dan daerah dalam penelitian ini sebanyak 915.504 orang atau sekitar 22 persen dari total jumlah ASN di Indonesia.
Survei dilakukan dengan menyasar 1.000 responden yang dipilih secara acak atau stratified multistage random sampling. Dari populasi itu dilakukan oversample sebanyak 200 responden yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga. Total sampel akhir yang dianalisis sebanyak 1.201 responden.
Responden diwawancarai secara tatap muka secara daring maupun luring. Survei dilakukan pada 3 Januari-31 Maret 2021.
Jakarta: Pengawasan yang kurang menjadi salah satu faktor aparatur sipil negara (
ASN)
menerima uang di luar ketentuan. Hal ini terkuak dalam hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI).
"Sebanyak 49 persen ASN mengatakan kurangnya pengawasan itu memengaruhi dan menjadi faktor utama yang mengakibatkan ASN mau atau mudah menerima uang (dari pebisnis, masyarakat umum, dan sesama ASN)," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, dalam rilis survei virtual, Minggu, 18 April 2021.
Selain itu, 37,1 responden mengaku kedekatan ASN dengan pihak yang memberikan uang membuat mereka mudah mengantongi uang di luar ketentuan. Berikutnya 34,8 persen beralasan menerima duit karena dilatarbelakangi campur tangan politik dari penguasa.
Lalu, sebesar 26,2 persen responden mengaku gaji rendah menjadi faktor penentu. Pendapat lain dengan skor di bawah 25 persen ialah sudah menjadi budaya atau kebiasaan di suatu instansi menerima 'uang panas'.
(Baca:
Survei LSI: 47,2 Persen ASN Mengaku Korupsi Terjadi di Sektor Pengadaan)
Lalu, mendapat uang tambahan di luar penghasilan rutin dan tidak ada ketentuan yang jelas yang mengatur penerimaan uang atau hadiah oleh ASN. Berikutnya, jarang ada ASN yang dihukum karena menerima uang atau hadiah di luar ketentuan, pelaku tidak paham yang dilakukan termasuk pelanggaran, serta didukung atasan.
Populasi survei yakni ASN yang tersebar di 14 provinsi. Jumlah populasi ASN di tingkat pusat dan daerah dalam penelitian ini sebanyak 915.504 orang atau sekitar 22 persen dari total jumlah ASN di Indonesia.
Survei dilakukan dengan menyasar 1.000 responden yang dipilih secara acak atau stratified multistage random sampling. Dari populasi itu dilakukan oversample sebanyak 200 responden yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga. Total sampel akhir yang dianalisis sebanyak 1.201 responden.
Responden diwawancarai secara tatap muka secara daring maupun luring. Survei dilakukan pada 3 Januari-31 Maret 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
