Jakarta: Jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan mayoritas aparatur sipil negara (ASN) mengaku korupsi masih terjadi di instansi pemerintah. Perilaku rasuah paling banyak di sektor pengadaan.
"Sebanyak 47,2 persen ASN yang disurvei mengatakan bahwa bagian pengadaan paling rawan korupsi," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, dalam rilis survei virtual, Minggu, 18 April 2021.
Urutan kedua sektor yang rawan korupsi ialah perizinan usaha 16 persen. Lalu, keuangan 10,4 persen, pelayanan 9,3 persen, dan personalia 4,4 persen.
"Lainnya 1 persen dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab," ujar Djayadi.
Sementara itu, sebanyak 26,2 persen ASN menyebut penyalahgunaan korupsi di instansi pemerintah paling banyak akibat menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Kemudian, penyalahgunaan kerugian keuangan negara sebesar 22,8 persen.
(Baca: Menpan RB Pecat Puluhan ASN Korup Setiap Bulan)
Berikutnya, menerima gratifikasi 19,9 persen dan pemberian tidak resmi atau suap 14,8 persen. Sisanya di bawah 5 persen meliputi penggelapan uang dalam jabatan, perbuatan curang, dan pemerasan.
"Paling besar adalah empat besar itu, kepentingan penyalahgunaan wewenang untuk pribadi, kerugian keuangan negara gratifikasi, dan suap menurut persepsi para ASN," ujar Djayadi.
Populasi survei yakni ASN yang tersebar di 14 provinsi. Jumlah populasi ASN di tingkat pusat dan daerah dalam penelitian ini sebanyak 915.504 orang atau sekitar 22 persen dari total jumlah ASN di Indonesia.
Survei menyasar 1.000 responden yang dipilih secara acak atau stratified multistage random sampling. Dari populasi itu dilakukan oversample sebanyak 200 responden yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga. Total sampel akhir yang dianalisis sebanyak 1.201 responden.
Responden diwawancarai secara tatap muka secara daring maupun luring. Survei dilakukan pada 3 Januari-31 Maret 2021.
Jakarta:
Jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan mayoritas aparatur sipil negara (
ASN) mengaku korupsi masih terjadi di instansi pemerintah. Perilaku
rasuah paling banyak di sektor pengadaan.
"Sebanyak 47,2 persen ASN yang disurvei mengatakan bahwa bagian pengadaan paling rawan korupsi," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, dalam rilis survei virtual, Minggu, 18 April 2021.
Urutan kedua sektor yang rawan korupsi ialah perizinan usaha 16 persen. Lalu, keuangan 10,4 persen, pelayanan 9,3 persen, dan personalia 4,4 persen.
"Lainnya 1 persen dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab," ujar Djayadi.
Sementara itu, sebanyak 26,2 persen ASN menyebut penyalahgunaan korupsi di instansi pemerintah paling banyak akibat menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Kemudian, penyalahgunaan kerugian keuangan negara sebesar 22,8 persen.
(Baca:
Menpan RB Pecat Puluhan ASN Korup Setiap Bulan)
Berikutnya, menerima gratifikasi 19,9 persen dan pemberian tidak resmi atau suap 14,8 persen. Sisanya di bawah 5 persen meliputi penggelapan uang dalam jabatan, perbuatan curang, dan pemerasan.
"Paling besar adalah empat besar itu, kepentingan penyalahgunaan wewenang untuk pribadi, kerugian keuangan negara gratifikasi, dan suap menurut persepsi para ASN," ujar Djayadi.
Populasi survei yakni ASN yang tersebar di 14 provinsi. Jumlah populasi ASN di tingkat pusat dan daerah dalam penelitian ini sebanyak 915.504 orang atau sekitar 22 persen dari total jumlah ASN di Indonesia.
Survei menyasar 1.000 responden yang dipilih secara acak atau stratified multistage random sampling. Dari populasi itu dilakukan oversample sebanyak 200 responden yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga. Total sampel akhir yang dianalisis sebanyak 1.201 responden.
Responden diwawancarai secara tatap muka secara daring maupun luring. Survei dilakukan pada 3 Januari-31 Maret 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)