Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar. Foto: Fachri Audhia Hafiez/Medcom.id
Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar. Foto: Fachri Audhia Hafiez/Medcom.id

Haris Azhar Sebut Sengketa Tanah di Cakung Rekayasa

Nasional sengketa tanah pertanahan
Juven Martua Sitompul • 08 November 2020 22:15
Jakarta: Kasus sengketa tanah di wilayah cakung, Jakarta Timur, yang melibatkan Benny Tabalujan dan Abdul Halim dinilai penuh rekayasa. Sebab, Benny selaku pemilik sah tanah justru digambarkan sebagai pihak yang salah.
 
"Menurut saya ini adalah rekayasa," ujar Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar, di Jakarta, Minggu, 8 Oktober 2020.
 
Rekayasa dapat dilihat dari sikap pihak Abdul Halim yang memaksakan kasus ini masuk ke ranah pidana dengan tuduhan pemalsuan surat mekanisme internal di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dibilang itu palsu. Kan yang bisa bilang itu palsu atau bukan ya BPN. Kalau itu bagian dari prosedurnya BPN ya berarti bukan palsu. BPN sendiri juga tidak pernah bilang itu palsu," ujar dia.
 
Ironisnya, kata dia, pihak penegak hukum malah menjadikan Benny Tabalujan sebagai tersangka pemalsuan dokumen tanah. Selain dituduh memalsukan tanah, pihak Abdul Halim kemudian diduga mengerahkan buzzer-buzzer untuk 'membunyikan' kasus pidana ini di media sosial.
 
Baca: Haris Azhar: Ada Buzzer Dalam Sengketa Tanah
 
Abdul Halim dipersonifikasikan sebagai orang miskin yang tanahnya diambil. Tapi kalau memang Abdul Halim miskin, menurut Haris, dia tak mungkin bisa membayar buzzer-buzzer tersebut.
 
"Buzzer-buzzer itu kan kalau enggak ada duitnya pasti tidak akan jalan dan ini kontradiktif, di mana Abdul Halim digambarkan sebagai orang miskin. Abdul Halim mengurus kiri-kanan dan terorganisir dengan baik, duit dari mana dia?" kata Haris.
 
Menurut Haris, kalau ingin menguji perkara ini,  Abdul Halim seharusnya membawa ke organisasi atau lembaga bantuan hukum yang punya kompetensi untuk mengurus orang miskin dan masalah tanah. Bukan ke buzzer, yang bukan merupakan orang-orang atau kelompok advokasi.
 
"Nah saya yakin itu pasti ditolak, kenapa? Karena dia tidak punya bukti. Sementara Pak Benny punya rekam jejak sejarah kepemilikan," kata dia.
 
Keluarga Benny Tabalujan sudah memiliki SHM tanah seluas 7,7 hektare di daerah Cakung, Jakarta Timur sejak 1975. Namun, Benny malah jadi tersangka karena dianggap memalsukan keterangan dalam formulir penurunan hak dari SHM ke HGB untuk keperluan imbreng ke perusahaan. Sementara Abdul Halim muncul tiba-tiba dan tak punya bukti. "Jadi ini memang settingan aja," ucap Haris.
 
Haris menduga ada pihak yang berada di belakang Abdul Halim. Dia mengeklaim sudah mendapatkan sejumlah informasi tentang hal tersebut, namun belum mau membukanya sekarang.
 
"Cepat atau lambat itu akan terjadi. Karena tidak mungkin dia hidup dengan kepalsuan ini," tegas dia.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif