Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) dan Ketua KPK Firli Bahuri usai pengambilan dokumen BLBI. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) dan Ketua KPK Firli Bahuri usai pengambilan dokumen BLBI. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

KPK Diminta Tegas Jika Ada Korupsi dalam Penagihan Utang BLBI

Nasional KPK mahfud md kasus korupsi Kasus BLBI BLBI
Candra Yuri Nuralam • 29 April 2021 10:50
Jakarta: Pemerintah sengaja tidak mengikutsertakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Satuan Tugas (Satgas) Penagihan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Lembaga Antikorupsi disiapkan untuk memantau penagihan utang BLBI yang dilakukan satgas.
 
"Biar (KPK) tetap independen, kalau ada masalah dengan ini biar masuk itu (penyelewengan) memang kewenangannya (KPK)," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 29 April 2021.
 
Komisi Antirasuah tidak akan bisa menangani BLBI karena pemerintah memasukkan kasus itu ke dalam ranah perdata. Sedangkan, KPK merupakan lembaga penegak hukum pidana.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga kita enggak masukkan, biar dia independen nanti, kalau ada audit silakan," ujar Mahfud.
 
Baca: Minta Dokumen Milik KPK, Mahfud Gas Tagih Utang Kasus BLBI
 
Mahfud menilai Lembaga Antikorupsi bakal lebih independen jika di luar Satgas BLBI. KPK lebih cocok memantau kinerja ketimbang berada di dalam satgas.
 
"Tadi sudah klir kita akan bekerja sama mengerjakan masalah ini," tegas Mahfud.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif